Senin 22 April 2019, 17:48 WIB
KPU Jabar Pastikan Hanya 1 TPS di Pangandaran Gelar Coblos Ulang
Ilustrasi Pemilu (Foto: Zaki Alfarabi)
FOKUS BERITA:
Mantap Memilih!
Bandung -
Dua TPS di Kabupaten Pangandaran direncanakan menggelar coblos ulang atau pemungutan suara ulang (PSU). KPU menyampaikan informasi terbaru bahwa hanya satu TPS saja yang melaksanakan coblos ulang. Sebab satu TPS lainnya tidak memenuhi unsur PSU.
Berdasarkan Pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara dan ketentuan.
Selain itu, petugas KPP meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga suara tidak sah. Kemudian, pemilih yang tidak memiliki tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan daftar pemilih tambahan.
"Hasil sementara diketahui yang bersangkutan (pemilih) terdaftar dalam DPT," kata Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Senin (22/4/2019).
Sementara satu TPS lagi tetap direncanakan menggelar PSU. "Rencananya Kamis (25/4/2019) PSU di Kabupaten Pangandaran akan dilakukan," ucap Rifqi
Sementara untuk PSU di beberapa daerah lainnya sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, KPU Jabar masih mengkaji. Apakah di daerah-daerah itu perlu dilakukan PSU atau tidak.
"Dari beberapa daerah baru Pangandaran saja (PSU). Sisanya masih dikaji apa memenuhi unsur atau tidak. Nanti yang putuskan PSU juga KPU kabupaten-kota," tutur Rifqi.
(mso/bbn)
Berdasarkan Pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PSU di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara dan ketentuan.
Selain itu, petugas KPP meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga suara tidak sah. Kemudian, pemilih yang tidak memiliki tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan daftar pemilih tambahan.
"Hasil sementara diketahui yang bersangkutan (pemilih) terdaftar dalam DPT," kata Ketua KPU Jabar Rifqi Ali Mubarok di Kantor KPU Jabar, Kota Bandung, Senin (22/4/2019).
Sementara untuk PSU di beberapa daerah lainnya sesuai dengan rekomendasi Bawaslu, KPU Jabar masih mengkaji. Apakah di daerah-daerah itu perlu dilakukan PSU atau tidak.
"Dari beberapa daerah baru Pangandaran saja (PSU). Sisanya masih dikaji apa memenuhi unsur atau tidak. Nanti yang putuskan PSU juga KPU kabupaten-kota," tutur Rifqi.
(mso/bbn)
