.webp)
Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis menuai protes. Alasan penundaan tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 131/2473/SJ. Isinya soal penundaan pelantikan yang semula 7 April 2019 menjadi setelah pemilu 2019.
"Untuk pelaksanaan pelantikan kami mengikuti apa pun keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat mau pun gubernur Jawa Barat. Dilantik kapan saja, kami siap," ujar Herdiat didampingi Yana di sela-sela kegiatan bakti sosial dan khitanan masal di Desa Cieurih, Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekadar diketahui, Herdiat dan Yana diusung enam parpol yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem dan PBB. Hasil Pilkada serentak 2018, Herdiat-Yana mendapat sekitar 60 persen suara setelah mengalahkan petahana.
Sebelumnya, Ketua DPD PKS Ciamis Dede Herli menilai alasan penundaan itu tidak obyektif karena situasi serta kondisi Pemilu saat ini di Ciamis aman dan kondusif.
"Kami khawatir, penundaan pelantikan ini justru menimbulkan gejolak sosial politik yang akan mengganggu kondusivitas di Kabupaten Ciamis. Kami menolak tegas penundaan ini, harus tetap digelar pada 7 April 2019," ujar Dede di kantor DPD PKS Ciamis, Jumat (22/3).
Partai Gerindra juga menolak penundaan pelantikan tersebut. Karena warga Ciamis sudah tak sabar dan telah menunggu pelantikan selama 10 bulan. Gerindra ikut berupaya agar pelantikan sesuai jadwal semula. Mulai berkirim surat ke DPD, bahkan menginstruksikan kader dan pengurus partai memasang banner penolakan.
"Dengan penundaan jadi tidak kondusif, dan ada riak riak bahkan ada rencana demo," terang Ketua DPC Gerindra Ciamis Pipin Arif Apilin.
Timses Herdiat-Yana (HY), Agus Winarno, menuturkan surat edaran Mendagri yang jadi dasar Gubernur Jabar untuk menunda pelantikan, tentu diterima juga oleh Gubernur Jateng. Tapi Gubernur Jateng tetap melantik Wali Kota Tegal. Tentu hal itu bisa menjadi bahan perbandingan Gubernur Jabar.
Agus menyatakan penundaan pelantikan Bupati terpilih tersebut membuat mayoritas warga Ciamis kecewa. Bahkan bila aspirasi tersebut tak digubris, pihaknya mengancam akan melakukan protes langsung ke Gubernur dengan aksi demo.
Pemkab Ciamis pun tak tinggal diam, agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sesuai jadwal. Pemerintah Kabupaten Ciamis menjamin keamanan jelang Pemilu dan Pilpres 2019 kondusif. Berdasarkan rapat Forkopimda Ciamis, Pemkab akan berkirim surat ke gubernur Jabar, terkait situasi Ciamis jelang Pilpres.
Atas perjuangan parpol pengusung, relawan serta warga Ciamis agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal, Pasangan HY mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak.
"Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada parpol pengusung dan warga Ciamis, mari belajar bersabar dan legowo. Tak bereaksi berlebihan dan bisa menahan diri," kata Herdiat didampingi Yana D Putra.
"Yang penting bagi kita, bisa bersama menyukseskan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg dengan aman, kondusif, lancar dan terkendali," Herdiat menambahkan.
Tak bisa dipungkiri, kata dia, keinginan warga Ciamis agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal sangat dipahami. Sebab warga Ciamis sudah menunggu sampai 10 bulan. "Diundur atau tidak diundur, itu yang terbaik dari Allah, itu pun yang terbaik bagi masyarakat Ciamis," tutur Herdiat.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara soal penolakan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis. Protes tertundanya pelantikan tersebut disampaikan PKS, PAN, PBB dan Gerindra Ciamis.
"Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan," ucap Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3).
(ern/ern)
