Kasus Bansos, Mahasiswa Desak Kejati Jabar Jemput Paksa Wagub Uu

Bandung - Sekelompok mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Jabar menjemput paksa Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum agar bersaksi dalam sidang kasus korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. Sebab Uu sudah tiga kali mangkir dalam persidangan.

Massa tergabung Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) se-Jabar menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (27/3/2019). Mereka membawa spanduk berisi tuntutan.

Baca juga: Jaksa Urai Peran Wagub Uu di Sidang Tuntutan Kasus Bansos Tasik

Kordinator Aliansi KAMMI Se-Jabar Ahmad Jundi Khalifatullah menyoroti sikap tidak kooperatif Uu karena tiga kali mangkir dari persidangan. Pihaknya mendorong Kejati Jabar menjemput paksa mantan bupati Tasikmalaya tersebut.

"Pertama kenapa bahasanya jemput paksa, karena sudah pernah dijemput halus tapi enggak datang. Sudah pernah dipanggil dan didatangi ke Gesat, tapi enggak ada orangnya, tiga kali pemanggilan," kata Jundi kepada wartawan.

Menurutnya, sikap Uu itu menumbuhkan kecurigaan masyarakat luas, terutama warga Jabar. Hal itu dikhawatirkan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di Jabar.

"Sebenarnya kami ingin bantu menghilangkan suuzan di masyarakat Jabar, agar suuzan hilang ketika dia bersaksi," ucap Jundi.

Baca juga: Ditanya Soal Mangkir Sidang Bansos, Wagub Uu Berlari Hindari Media

Kesaksian Uu sangat dinantikan untuk mengklarifikasi apa terjadi dalam kasus korupsi dana hibah tersebut. Terutama dalam komitmen pemimpin di Jabar dalam pemberantasan korupsi.

"Kita ingin pak Uu datang bersaksi dan mengklarifikasi. Kalau memang tidak terlibat, sampaikan," ujar Jundi.

Nama Uu Ruzhanul Ulum kembali disebut dalam persidangan korupsi kasus dana hibah dengan terdakwa mantan Sekda Abdul Kodir dan delapan terdakwa lainnya. Mantan Asisten Daerah (Asda) Pemkab Tasikmalaya Budi Utarma yang dihadirkan sebagai saksi menyebutkan peran Uu selaku bupati Tasikmalaya saat itu dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 3,9 miliar ini. (mud/bbn)