Rabu 27 Maret 2019, 07:58 WIB
Round-Up
Polemik Penundaan Pelantikan Bupati Ciamis
PKS menolak penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis. (Foto: Dadang Hermansyah/detikcom)
Ciamis -
Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis menuai polemik. Alasan penundaan tersebut berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 131/2473/SJ. Isinya soal penundaan pelantikan yang semula 7 April 2019 menjadi setelah pemilu 2019.
Penundaan pelantikan Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra ini memunculkan protes dari sejumlah kalangan, mulai parpol hingga Timses Herdiat-Yana di Ciamis. Mereka tak terima alasan penundaan demi suasana kondusif. Sebab menjelang Pemilu ini kondisi Ciamis sangat kondusif.
Justru parpol pengusung pasangan Herdiat-Yana menilai penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Sekadar diketahui, Herdiat dan Yana diusung enam parpol yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem dan PBB.
Ketua DPD PKS Ciamis Dede Herli menilai alasan penundaan itu tidak obyektif karena situasi serta kondisi Pemilu saat ini di Ciamis aman dan kondusif. "Kami khawatir, penundaan pelantikan ini justru menimbulkan gejolak sosial politik yang akan mengganggu kondusivitas di Kabupaten Ciamis," ujar Dede di kantor DPD PKS Ciamis, Jumat (22/3).
Bahkan, PKS memandang penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis melanggar Undang-Undang dan menyakiti warga Kabupaten Ciamis, yang 60 persen memilih Herdiat-Yana setelah mengalahkan petahana.
"Kami menolak tegas penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih. Menuntut pelantikan tetap digelar pada 07 April 2019," ujar Dede.
Hal senada disampaikan Partai Gerindra Ciamis. Penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Khawatir warga sudah tak sabar karena telah menunggu pelantikan selama 10 bulan. "Intinya dari partai Gerindra menolak penundaan pelantikan Bupati Ciamis terpilih, kami meminta tetap dilaksanakan 7 April 2019," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ciamis Pipin Arif Apilin, Selasa (26/3).
Gerindra ikut berupaya agar pelantikan sesuai jadwal semula. Mulai berkirim surat ke DPD, bahkan menginstruksikan kader dan pengurus partai memasang banner penolakan. "Justru yang dianggap Gubernur tidak kondusif padahal Ciamis kondusif. Sekarang malah sebaliknya dengan penundaan jadi tidak kondusif, dan ada riak riak bahkan ada rencana demo," terang Pipin.
Menurut Pipin, sekarang masih ada waktu agar gubernur Jabar tetap melantik bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih sesuai jadwal semula. Ia mencontohkan kepala daerah Tegal, Jawa Tengah yang bisa dilantik pada bulan Maret ini, tanpa menunggu pemilu usai.
Timses Herdiat-Yana (HY), Agus Winarno, menuturkan surat edaran Mendagri yang jadi dasar Gubernur Jabar untuk menunda pelantikan, tentu diterima juga oleh Gubernur Jateng. Tapi Gubernur Jateng tetap melantik Wali Kota Tegal. Tentu hal itu bisa menjadi bahan perbandingan, sehingga Gubernur Jabar bisa mempertimbangkan kembali.
Agus menyatakan penundaan pelantikan Bupati terpilih tersebut membuat mayoritas warga Ciamis kecewa. Bahkan bila aspirasi tersebut tak digubris, pihaknya mengancam akan melakukan protes langsung ke Gubernur dengan aksi demo.
Pemkab Ciamis pun tak tinggal diam, agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sesuai jadwal. Pemerintah Kabupaten Ciamis menjamin keamanan jelang Pemilu dan Pilpres 2019 kondusif. Berdasarkan rapat Forkopimda Ciamis, Pemkab akan berkirim surat ke gubernur Jabar, terkait situasi Ciamis jelang Pilpres. sehingga jadi pertimbangan dan meyakinkan gubernur untuk melantik bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih sesuai jadwal semula.
"Pemkab akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat. Nanti melapor dulu ke Bupati. Hasil rapat tadi menjadi pertimbangan Bupati Ciamis (Iing Syam Arifin) untuk berkirim surat ke Pemprov," ujar Kepala Kesbangpol Ciamis Andang Firman.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara soal penolakan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis. Protes tertundanya pelantikan tersebut disampaikan PKS dan Gerindra Ciamis.
"Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan," ucap Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3).
(bbn/bbn)
Penundaan pelantikan Herdiat Sunarya dan Yana Diana Putra ini memunculkan protes dari sejumlah kalangan, mulai parpol hingga Timses Herdiat-Yana di Ciamis. Mereka tak terima alasan penundaan demi suasana kondusif. Sebab menjelang Pemilu ini kondisi Ciamis sangat kondusif.
Justru parpol pengusung pasangan Herdiat-Yana menilai penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Sekadar diketahui, Herdiat dan Yana diusung enam parpol yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem dan PBB.
Bahkan, PKS memandang penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis melanggar Undang-Undang dan menyakiti warga Kabupaten Ciamis, yang 60 persen memilih Herdiat-Yana setelah mengalahkan petahana.
"Kami menolak tegas penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih. Menuntut pelantikan tetap digelar pada 07 April 2019," ujar Dede.
Hal senada disampaikan Partai Gerindra Ciamis. Penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Khawatir warga sudah tak sabar karena telah menunggu pelantikan selama 10 bulan. "Intinya dari partai Gerindra menolak penundaan pelantikan Bupati Ciamis terpilih, kami meminta tetap dilaksanakan 7 April 2019," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ciamis Pipin Arif Apilin, Selasa (26/3).
Gerindra ikut berupaya agar pelantikan sesuai jadwal semula. Mulai berkirim surat ke DPD, bahkan menginstruksikan kader dan pengurus partai memasang banner penolakan. "Justru yang dianggap Gubernur tidak kondusif padahal Ciamis kondusif. Sekarang malah sebaliknya dengan penundaan jadi tidak kondusif, dan ada riak riak bahkan ada rencana demo," terang Pipin.
Menurut Pipin, sekarang masih ada waktu agar gubernur Jabar tetap melantik bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih sesuai jadwal semula. Ia mencontohkan kepala daerah Tegal, Jawa Tengah yang bisa dilantik pada bulan Maret ini, tanpa menunggu pemilu usai.
Timses Herdiat-Yana (HY), Agus Winarno, menuturkan surat edaran Mendagri yang jadi dasar Gubernur Jabar untuk menunda pelantikan, tentu diterima juga oleh Gubernur Jateng. Tapi Gubernur Jateng tetap melantik Wali Kota Tegal. Tentu hal itu bisa menjadi bahan perbandingan, sehingga Gubernur Jabar bisa mempertimbangkan kembali.
Agus menyatakan penundaan pelantikan Bupati terpilih tersebut membuat mayoritas warga Ciamis kecewa. Bahkan bila aspirasi tersebut tak digubris, pihaknya mengancam akan melakukan protes langsung ke Gubernur dengan aksi demo.
Pemkab Ciamis pun tak tinggal diam, agar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sesuai jadwal. Pemerintah Kabupaten Ciamis menjamin keamanan jelang Pemilu dan Pilpres 2019 kondusif. Berdasarkan rapat Forkopimda Ciamis, Pemkab akan berkirim surat ke gubernur Jabar, terkait situasi Ciamis jelang Pilpres. sehingga jadi pertimbangan dan meyakinkan gubernur untuk melantik bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih sesuai jadwal semula.
"Pemkab akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Barat. Nanti melapor dulu ke Bupati. Hasil rapat tadi menjadi pertimbangan Bupati Ciamis (Iing Syam Arifin) untuk berkirim surat ke Pemprov," ujar Kepala Kesbangpol Ciamis Andang Firman.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara soal penolakan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis. Protes tertundanya pelantikan tersebut disampaikan PKS dan Gerindra Ciamis.
"Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan," ucap Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3).
(bbn/bbn)
