Industri Tambang di Jawa Barat Minim Pekerja Bersertifikat

Pangandaran - Industri pertambangan di Jawa Barat belum banyak memiliki pekerja bersertifikat. Kondisi ini mengakibatkan tingginya risiko kecelakaan kerja.

Widyswara atau pengajar Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral dan Batubara (PPSDM Minerba) Kementerian ESDM Imelda Hutabarat menyampaikan, berdasarkan data perusahaan tambang di Jawa Barat, 75 persen masih perlu pembinaan.

"24 persen di antaranya sama sekali tidak punya pengawas bersertifikat, sisanya belum teregister atau sertifikatnya sudah expired," ujar Imelda saat mengisi bimbingan teknis keselamatan kerja bagi para pelaku industri pertambangan di Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Pangandaran, Selasa (26/3/2019).

Menurut Imelda, ada 15 sertifikasi bidang pekerjaan yang harus dipenuhi setiap unit industri pertambangan. Bidang-bidang tersebut mencakup pengawas hingga juru teknik, seperti juru ledak, juru ukur, juru bor dan lain lain.

"Khusus pengawas, perannya sangat penting sekali. Ia bertanggung jawab atas keselamatan dirinya, anak buah hingga orang-orang di sekitar tambang. Kalau dia tidak tersertifikasi, dia tidak mengetahui langkah-langkahnya," tutur Imelda yang juga anggota tim pendiri Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.

Baca juga: Politeknik Pertambangan di Bandung Terima Mahasiswa Pertama Tahun Ini

Dia menjelaskan kewajiban sertifikasi ini telah disosialisasikan sejak 2015. Sehingga saat ini, menurut dia, sanksi akan diberlakukan secara ketat terhadap para pelanggar.

"Sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi hukum," ujar Imelda.

Imelda mengakui, selain perusahaan tambang berizin yang dibina dan dipantau, di lapangan banyak dijumpai pertambangan-pertambangan ilegal. Praktik tak berizin ini, kata dia, sangat jauh berisiko.

"Kita terus dorong mereka memiliki izin agar bisa kita bina," ucap Imelda. (bbn/bbn)