Selasa 26 Maret 2019, 15:41 WIB
Respons Ridwan Kamil soal Protes Penundaan Pelantikan Bupati Ciamis
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung -
Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara soal penolakan penundaan pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis. Protes tertundanya pelantikan tersebut disampaikan PKS dan Gerindra Ciamis.
"Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan," ucap Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3/2019).
Pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis seharusnya digelar pada 7 April mendatang. Namun pelantikan kepala daerah itu ditunda sampai Pemilu 2019 selesai.
Emil menjelaskan, penundaan itu sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 131/273/SJ berisi penundaan pelantikan yang semula 7 April 2019 menjadi setelah Pemilu. Surat edaran ini, lanjut dia, berlaku untuk seluruh daerah Indonesia.
"Ini surat edaran ke seluruh Indonesia dari Kemendagri. Yang terdampak itu tidak hanya Jabar, tapi seluruh Indonesia," ucapnya.
Di Jabar, menurut Emil, bukan hanya Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cirebon yang terjadi penundaan pelantikan kepala daerah. Tapi juga ada Kota Bogor. "Di Jabar tidak hanya Ciamis, tapi juga Bogor," ujar Emil.
Sekadar diketahui, keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih Hadiat Yana D Putera menuai protes.
PKS dan Gerindra Ciamis menilai penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Ia khawatir warga sudah tak sabar karena telah menunggu pelantikan selama 10 bulan.
"Intinya dari Partai Gerindra menolak penundaan pelantikan Bupati Ciamis terpilih, kami meminta tetap dilaksanakan 7 April 2019," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ciamis Pipin Arif Apilin, Selasa (26/3/2019).
(mso/bbn)
"Bahwa ada dinamika, nanti dikomunikasikan," ucap Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/3/2019).
Pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis seharusnya digelar pada 7 April mendatang. Namun pelantikan kepala daerah itu ditunda sampai Pemilu 2019 selesai.
"Ini surat edaran ke seluruh Indonesia dari Kemendagri. Yang terdampak itu tidak hanya Jabar, tapi seluruh Indonesia," ucapnya.
Di Jabar, menurut Emil, bukan hanya Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cirebon yang terjadi penundaan pelantikan kepala daerah. Tapi juga ada Kota Bogor. "Di Jabar tidak hanya Ciamis, tapi juga Bogor," ujar Emil.
Sekadar diketahui, keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menunda pelantikan bupati dan wakil bupati Ciamis terpilih Hadiat Yana D Putera menuai protes.
PKS dan Gerindra Ciamis menilai penundaan tersebut malah akan membuat Ciamis menjadi tidak kondusif. Ia khawatir warga sudah tak sabar karena telah menunggu pelantikan selama 10 bulan.
"Intinya dari Partai Gerindra menolak penundaan pelantikan Bupati Ciamis terpilih, kami meminta tetap dilaksanakan 7 April 2019," ujar Ketua DPC Partai Gerindra Ciamis Pipin Arif Apilin, Selasa (26/3/2019).
(mso/bbn)
