Bandung - Komisi I DPRD Jabar meminta kewenangan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) hanya berkoordinasi dengan gubernur, tidak langsung terjun ke organisasi perangkat daerah (OPD). Dewan menemukan fakta di lapangan, anggota TAP langsung memimpin rapat OPD.

"Masa ini sekelas Ridwan Kamil diwakili oleh TAP? Seharusnya dia sebagai pemimpin paling depan dong. TAP seharusnya koordinasinya ke gubernur saja, bukan langsung ke OPD-OPD," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir melalui telepon, Jumat (22/3/2019).

Menurutnya dewan menemukan fakta di lapangan, TAP langsung mendatangi OPD bahkan memimpin rapat. "Nanti ASN bingung, ini mana gubernurnya," sindirnya.

Ia menyarankan apabila TAP memerlukan data dari OPD di Jabar, sebaiknya melalui surat resmi. "Nanti dibalas lagi dengan surat, bukan malah memimpin OPD-OPD," tegasnya.

Baca juga: Soroti Indikator Keberhasilan TAP Jabar, Dewan Kembali Panggil Sekda

Karena itu, kata Syahrir, seharusnya kewenangan dan program yang jadi fokus TAP dijelaskan secara detail di Kepgub. "Kepgubnya harus jelas. TAP untuk pengerjaan ini itu, agar tetap sasaran. Tidak boleh itu OPD dimasuki langsung," katanya.

Dalam rapat tadi, lanjutnya, dewan juga menyoroti kantor TAP di Dago yang merupakan rumah dinas bekas wagub Jabar. "Lebih baik itu diberikan buat OPD," tegasnya.

Pekan depan, dewan akan kembali memanggil Sekda Jabar Iwa Karniwa yang hari ini absen.

Baca juga: Keluarga Masuk TAP, Ridwan Kamil Jamin Tak Akan Terjadi Konflik Kepentingan

(ern/bbn)