Jumat 22 Maret 2019, 18:00 WIB
Soroti Indikator Keberhasilan TAP Jabar, Dewan Kembali Panggil Sekda
Ilustrasi ruang paripurna DPRD Jabar/Foto: Mochamad Solehudin
Bandung -
Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa absen menghadiri pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Jabar, Jumat (22/3/2019) bahas tim akselerasi pembangunan (TAP) yang jadi polemik. Dewan akan kembali memanggil sekda pekan depan.
"Tadi sekda enggak datang, kita jadi ga semangat. Yang hadir Asda I Pak Daud Achmad. Padahal kita ingin benar-benar orang yang memahami masalahnya," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir melalui telepon.
Meski tak dihadiri sekda, rapat pembahasan mengenai TAP tetap dilaksanakan. Dewan, kata Syahrir, baru menyoroti indikator keberhasilan keberadaan TAP dan juga masa kerja tim adhoc tersebut.
"Tadi kami minta indikator keberadaan TAP yang dirasakan pemerintah itu apa. Kalau biasa-biasa aja, kalau nilainya tetap A, ya asisten juga bisa. Kan asisten-asisten itu dibagi bidang-bidangnya dan mereka sudah pengalaman puluhan tahun," kata Syahrir.
Soal masa kerja anggota TAP, dewan pun meminta diperjelas sejak sekarang. "Jangan lima tahun terus-terusan nempel. Dan ini seharusnya sudah diatur dalam kepgubnya," tegasnya.
Syahrir mengaku rapat pertama tadi belum rinci membahas hingga anggaran. "Tadi sih dari pihak pemprov bilangnya ada satuan harganya untuk honornya. Berapanya tadi ga ada datanya," katanya.
Agar pembentukan TAP ini transparan diketahui oleh publik, Komisi I kembali akan mengundang Sekda dan jajarannya pekan depan.
"Kami harapkan sekda hadir, sehingga biar jelas semuanya," tandasnya.
Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai polemik di tengah masyarakat.
Tim khusus yang dibentuk itu dinilai menjadi tempat 'penampungan' eks timses dan keluarga dekat orang nomor satu di Jawa Barat itu. Mengingat adik kandung, sepupu dan sejumlah tim kampanye saat Pilgub berada di TAP.
Soal kekhawatiran itu, Ridwan Kamil berikan garansi. Ia menegaskan, bila semua personel TAP telah menandatangani pakta integritas sebagai bukti tim khusus itu dibentengi dan diberi batasan sesuai aturan. Kehadiran mereka menurutnya tidak akan mengganggu, justru membantu dalam mengakselerasi pembangunan.
"Semuanya itu sudah menandatangani integritas. Jadi untuk mengamankan kekhawatiran (terjadi konflik kepentingan) ada benteng. Di dalamnya itu ada surat integritas," jelasnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).
(ern/bbn)
"Tadi sekda enggak datang, kita jadi ga semangat. Yang hadir Asda I Pak Daud Achmad. Padahal kita ingin benar-benar orang yang memahami masalahnya," ujar Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir melalui telepon.
Meski tak dihadiri sekda, rapat pembahasan mengenai TAP tetap dilaksanakan. Dewan, kata Syahrir, baru menyoroti indikator keberhasilan keberadaan TAP dan juga masa kerja tim adhoc tersebut.
Soal masa kerja anggota TAP, dewan pun meminta diperjelas sejak sekarang. "Jangan lima tahun terus-terusan nempel. Dan ini seharusnya sudah diatur dalam kepgubnya," tegasnya.
Syahrir mengaku rapat pertama tadi belum rinci membahas hingga anggaran. "Tadi sih dari pihak pemprov bilangnya ada satuan harganya untuk honornya. Berapanya tadi ga ada datanya," katanya.
Agar pembentukan TAP ini transparan diketahui oleh publik, Komisi I kembali akan mengundang Sekda dan jajarannya pekan depan.
"Kami harapkan sekda hadir, sehingga biar jelas semuanya," tandasnya.
Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai polemik di tengah masyarakat.
Tim khusus yang dibentuk itu dinilai menjadi tempat 'penampungan' eks timses dan keluarga dekat orang nomor satu di Jawa Barat itu. Mengingat adik kandung, sepupu dan sejumlah tim kampanye saat Pilgub berada di TAP.
Soal kekhawatiran itu, Ridwan Kamil berikan garansi. Ia menegaskan, bila semua personel TAP telah menandatangani pakta integritas sebagai bukti tim khusus itu dibentengi dan diberi batasan sesuai aturan. Kehadiran mereka menurutnya tidak akan mengganggu, justru membantu dalam mengakselerasi pembangunan.
"Semuanya itu sudah menandatangani integritas. Jadi untuk mengamankan kekhawatiran (terjadi konflik kepentingan) ada benteng. Di dalamnya itu ada surat integritas," jelasnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).
(ern/bbn)
