DetikNews
Selasa 19 Maret 2019, 07:50 WIB

Kontroversi TAP Jabar, Ridwan Kamil Beri Garansi

Mochamad Solehudin - detikNews
Kontroversi TAP Jabar, Ridwan Kamil Beri Garansi Foto: Mochamad Solehudin
Bandung - Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuai polemik di tengah masyarakat. Tim khusus yang dibentuk itu dinilai menjadi tempat 'penampungan' eks timses dan keluarga dekat orang nomor satu di Jawa Barat itu.

Sejumlah pihak juga khawatir kehadiran orang-orang dekat Emil sapaan akrab Ridwan Kamil di TAP bisa menimbulkan masalah. Salah satunya terjadi konflik kepentingan yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Kekhawatiran potensi itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. "Rekomendasi KPK selalu kan menghindari conflict of interest. Itu selalu yang paling utama dalam menghindari perilaku korupsi," ujarnya.

Emil memberi garansi bila kehadiran beberapa orang dekat di TAP tidak akan menjadi 'benalu' di dalam pemerintahannya. Menurutnya tim tersebut dibentuk memang atas dasar kebutuhan untuk membantunya memberi masukan dan rekomendasi dalam sebuah kebijakan.

Dia juga menegaskan, bila semua personel TAP telah menandatangani pakta integritas sebagai bukti tim khusus itu dibentengi dan diberi batasan sesuai aturan. Kehadiran mereka menurutnya tidak akan mengganggu, justru membantu dalam mengakselerasi pembangunan.

"Semuanya itu sudah menandatangani integritas. Jadi untuk mengamankan kekhawatiran (terjadi konflik kepentingan) ada benteng. Di dalamnya itu ada surat integritas," jelasnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).

Apalagi lanjut dia, TAP bentukannya itu diisi juga oleh mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Sehingga, dia percaya tim khusus ini bisa bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

"Ada pak Erry mantan Ketua KPK jadi diharapkan lebih kokoh oleh beliau," ucapnya.

Dia juga berani menjamin kompetensi dari masing-masing personel TAP. Emil juga membantah bila TAP ini dibentuk menjadi tempat penampungan eks timses dan anggota keluarganya.

"Siapa kriteria di TAP itu memang subjektif, satu kompetensi, dua chemistry. Yang pinter banyak tapi tidak ada chemsitry ya susah. Kalau chemistry saja tanpa kompetensi, ini KKN. Jadi 19 orang ini bisa dipertanggungjawabkan speknya. Ini bukan penampungan timses," ujarnya.

Dia juga menjelaskan mengenai keberadaan adik kandungnya, Elpi Nazmuzzaman sebagai dewan eksekutif di TAP. Emil menyebut adiknya itu makhluk langka dengan kompetensi luar biasa. Dia adalah seorang ahli anti monopoli ekonomi.

"Ada yang masalahkan adik saya. Beliau ini makhluk langka. Speknya ini ahli anti monopoli, lulusan Asutralia dan dosen Unpad," katanya,

Dengan latar belakang keilmuannya, Emil yakin adiknya itu mampu memberi masukan yang baik untuk pembangunan Jabar. Salah satunya program pengembangan satu desa satu perusahaan.

"Saya butuh input-input (masukan). Input-input terkait ekonomi Pancasila ini bisa dijaga," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, adiknya itu juga ikut menandatangani pakta integritas. Surat itu akan menjadi salah satu jaminan adiknya itu akan bekerja sesuai aturan yang ada.

"Semua sudah tanda tangan pakta integritas," ucapnya.

Untuk itu dia meminta semua pihak tidak berpikir negatif terlebih dulu terkait kehadiran TAP. Dia mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi kinerja pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.

"Supaya saya menjaga diri, silahkan monitor. Bukti-bukti kerjanya bagaimana di waktu pendek bisa mengorganisasikan mimpi Jabar, termasuk menyeleksi kunjungan saya ke luar negeri. Kalau boleh berbaik sangka saja, ada enggak dampaknya," ujarnya.

Selain Elpi, sejumlah nama di TAP menjadi sorotan, antara lain mantan Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Putera Bariguna, Arfi Rafnialdi (eks timses), Lia Endiani (eks timses), Sri Pujiyanti (eks timses), dan Wildan Nurul Padjar (sepupu Ridwan Kamil).
(mso/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed