SPP Karawang Kritik Wacana Jokowi Mau Gaji Pengangguran

Karawang - Kelompok pengangguran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengkritik wacana Jokowi menggaji pengangguran. Mereka khawatir pengangguran akan terlena diberi honor atau insentif saat belum dapat pekerjaan.

"Kalau pengangguran usia produktif digaji kami khawatir jadi tidak mendidik, bikin orang malas. Nanti malah berfikir mending nganggur," kata Aji Saepudin Ketua Umum Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang (SPPK) saat ditemui detikcom di Stadion Singaperbangsa, Sabtu (9/3/2019).

Aji juga khawatir wacana itu malah meningkatkan jumlah pengangguran. Sebab, kata dia para pengangguran terjebak dalam zona nyaman. Namun, Aji mendukung jika fresh graduate yang belum dapat kerja diberi pelatihan untuk meningkatkan skill.

"Kalau digaji, pengangguran dikhawatirkan makin banyak. Kalau diberi bantuan modal usaha, pengangguran akan berkurang, malah melahirkan wirausahawan baru," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Mau Gaji Pengangguran, Sri Mulyani Masih Pikir-pikir

Sebelumnya, Capres Petahana Joko Widodo mengatakan, bakal membuat tiga kartu sakti kalau terpilih lagi memimpin Indonesia. Salah satunya adalah Kartu Pra-Kerja. Melalui program Kartu Pra-Kerja, pemerintah akan memberikan gaji kepada lulusan SMK dan setingkatnya yang belum memiliki pekerjaan.

Sambil dilatih untuk meningkatkan skill. para pengangguran ini akan diberi insentif atau honor. Melalui pelatihan, masalah skill dari pengangguran bisa teratasi.

Aji berharap program tersebut bisa mengatasi masalah pengangguran. Namun, kata Aji, tingginya tingkat pengangguran di Karawang disebabkan oleh sistem kerja kontrak dan rekrutmen tenaga kerja yang tidak adil.

Ia mencontohkan, fresh graduate SMK yang berumur 17an mudah diterima bekerja, tetapi saat kontrak mereka habis di umur 23 atau 24, mereka akan kesulitan mendapat pekerjaan.

Baca juga: Heboh Rencana Jokowi Mau Gaji Pengangguran

"Sebab jika umur sudah menginjak 23 atau 24. Sangat sulit diterima bekerja di pabrik. Kemungkinan diterima sangat tipis. Apalagi yang lulusan SMK. Mereka adalah korban sistem kerja kontrak," kata Aji yang pernah bekerja sebagai operator pabrik di Karawang.

Alhasil sejak 2015, Aji menghimpun para korban sistem kerja kontrak dalam organisasi SPPK. Dalam organisasi itu, Aji menanamkan nilai - nilai kemandirian kepada 500an anggotanya. Selain berisi pengangguran, kata Aji, anggota SPPK juga dihuni pengusaha cuci steam motor, pedagang kebab dan mie Korea.

"Mereka mantan buruh korban sistem kerja kontrak. Tapi berhasil keluar dari tekanan hidup," tutur Aji. Tak jarang anggota SPPK yang telah sukses membimbing anggota lain yang masih nganggur, dengan membuka lapangan pekerjaan.

"Makanya kita fokus beri wawasan wirausaha. Jika ada anggota SPPK yang diterima kerja, kita sarankan menabung untuk modal jika sewaktu - waktu ditendang dari pabrik," Aji menambahkan.


Simak Juga 'Dalam 4 Tahun 8,7 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Era Jokowi-JK':

[Gambas:Video 20detik]

(mud/mud)