Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq Budi Santoso mengakui sejauh ini memang ada beberapa daerah perbatasan yang belum mendapat sentuhan pembangunan secara maksimal. Baik infrastruktur dan fasilitas lainnya.
"Memang daerah-daerah perbatasan ini kadang menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas publik. Karena berada di wilayah perbatasan tadi. Oleh karena itu, akan menjadi salah satu yang kita bahas untuk diprioritaskan di tahun 2019," kata Taufiq di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, lanjut dia, kondisi daerah perbatasan di masing-masing wilayah memang tidak merata. Ada yang terbilang bagus ada juga yang perlu ditingkatkan. "Yang saya tahu di beberapa kabupaten juga ada yang masih perlu ditingkatkan," ucap Taufiq.
Soal anggaran, menurut Taufiq, masih perlu dilakukan pembahasan. Sebab dia melihat anggaran itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan tidak menyalahi aturan yang ada.
"Jadi jangan sampai (misalnya) Puskesmas tidak mau melayani karena dia (pasien) bukan penduduk kabupaten tertentu. Ataupun kalau memang begitu kita harus bangun di wilayah bersamaan," ucapnya.
Pihaknya akan menyiapkan kajian agar pembangunan wilayah perbatasan ini bisa berjalan. Salah satunya membuat kerja sama di antara kabupaten dan kota dalam mengelola daerah perbatasan.
"Sebetulnya ini lebih kepada kewilayahan, jadi kalau kabupaten kota kan dia harus melayani penduduknya. Dia tidak melayani penduduk kabupaten dan kota lain kecuali ada kesepakatan ada kerja sama. Makanya nanti kita akan kembangkan kerja sama ini untuk wilayah perbatasan," tutur Taufiq.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum berharap adanya sinergitas antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga program yang dibuat pemprov dan kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik.
"Kami punya volume, kekuatan misalnya 50 persen (untuk pembangunan) kabupaten/kota dan 50 persen kami (Pemprov). Jadi ada keinginan untuk kebersamaan," ujar Uu. (mso/bbn)