DetikNews
Rabu 13 Februari 2019, 19:56 WIB

Ini Alasan Mensos Ubah Panti Wyataguna Jadi Balai Rehabilitasi

Mochamad Solehudin - detikNews
Ini Alasan Mensos Ubah Panti Wyataguna Jadi Balai Rehabilitasi Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Bandung - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan berubahnya nomenklatur Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyataguna menjadi Balai Rehabilitasi semata-mata untuk memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas netra mendapat fasilitas layanan yang ada. Karena selama ini, ada beberapa siswa yang telah tinggal cukup lama menikmati layanan yang ada.

Di sisi lain, dari data yang dimilikinya masih banyak penyandang disabilitas netra lain khususnya di Jawa Barat yang belum mendapatkan akses layanan yang ada. Sehingga perlu ada regulasi untuk mengatur tersebut salah satunya dengan menjadikan PSBN menjadi Balai Rehabilitasi.

"Mereka teman-teman itu lupa bahwa banyak sekali yang antre banyak sekali waiting list yang ingin masuk sebagai penerima manfaat. Dalam data kami ada beberapa siswa yang sudah 8 sampai 17 tahun jadi siswa," kata Agus saat ditemui di PSBN Wyataguna, Kota Bandung, Rabu (13/2/2019).

Selain itu, dia menjelaskan, berdasarkan Permen Nomor 8/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial hanya mampu memberi layanan lanjutan bagi penyandang disabilitas selama enam bulan.


Karena dia berasumsi, pemenuhan layanan dasar bagi penyandang disabilitas netra bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. "Jadi itu bukan kami tendang. Dia minta hak tapi juga kita harus menghargai hak orang lain penyandang disabilitas netra yang juga punya hak. Mereka antre di belakang. Sementara kemampuan kita segini, belum ada anggaran tingkatkan bangunan fisik, belum ada peningkatan guru, jadi itu harus bergulir," tutur Agus.

Puluhan siswa penyandang disabilitas netra menggelar aksi demonstrasi di kawasan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyataguna, Kota Bandung. Mereka menuntut Menteri Sosial Agus Gumiwang mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 18/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Sebab aturan tersebut dinilai merugikan para penghuni panti. Terutama melalui aturan tersebut nomenklatur Wyataguna yang asalnya berbentuk panti menjadi balai. Kondisi itu berdampak pada pelayanan yang diberikan.

Contohnya menyangkut daya tampung dari Wyataguna dari asalnya mampu menerima penyandang disabilitas ratusan orang, kini dibatasi hanya 50 sampai 60 orang. Selain itu waktu pembinaan juga menjadi berkurang.

"Pertama Permensos yang menjadi dasar kita menentang PSBN menjadi balai. Dimana balai tidak lagi menerima kami. Adapun kalau menerima hanya 50 sampai 60 orang dan waktu tinggal hanya 6 bulan," ucap Koordinator Aksi Karisma Nurhakim, dalam aksinya Rabu (13/2/2019).
(mso/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed