Bupati Bandung Sebut Tanggul Jebol di Pasirjati Salahi Aturan

Bandung - Bupati Bandung Dadang M Naser akan menelusuri penyebab derasnya air yang mengakibatkan tanggul jebol di Komplek Jatiendah Regency, Dusun Pasirjati, Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

"Ini kita akan evaluasi sampai ke atas, pohon berkurang. Pola tanam yang dilakukan masyrakat, pola tanamnya enggak pakai sengkedan," kata Dadang usai melakukan peninjauan, Minggu (10/2/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Tanggap Darurat di Tanggul Jebol Pasirjati

Disinggung apakah Komplek Jatiendah Regency berada di Kawasan Bandung Utara (KBU), Dadang mengatakan tidak. "Kalau ini daerah masih di bawah, yang di atas itu KBU. Di sini belum KBU," ujarnya.

Menurutnya, aturan membangun bangunan di wilayah KBU 20 persen di bangun dan 80 persen ruang hijau. Ia mengklaim, pembangunan sudah dikendalikan 20 persen namun yang 80 persen dihijaukan belum dapat diketahui.

"Ada catatan dan pasti dievaluasi oleh kita. Sebelah sini perpaduan dengan Cimenyan. Warga harusnya ikut aturan ini. Kalau di dataran bawah, 60 persen bangunan, 40 persen hijau. Kalau di dataran ke atas sedikit terbalik, 40 persen bangunan dan 60 persen hijau. Makin atas 15 bangunan dan 85 persen hijau. Ini aturan KBU," katanya.

Baca juga: Video Evakuasi Ibu dan Anak Korban Tanggul Jebol di Pasirjati

Hanya saja, kata Dadang, ada kesalahan yang dilakukan pihak pengembang perumahan. Sesuai aturan seharusnya tanggul dibuat kokoh dan tidak seperti saat ini yang akhirnya tergerus air.

"Tapi benteng (tanggul) ini yang enggak pakai besi. (Kalau mau membangun) Mereka harus patokan sama KBU, kalau tidak ya kita tidak izinkan," ucapnya.

Foto: Wisma Putra

Di tempat yang sama Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan akan melakukan investigasi mengenai dugaan kelalaian yang mengakibatkan tanggul jebol dan menewaskan tiga orang warga.

"Kita akan memanggil pihak pengembang. Kita akan melihat bagaimana pembangunannya, termasuk Tembok Penahan Tebing (TPT) apakah memang sesuai dengan aturan atau tidak," katanya.

Indra menegaskan jika ditemukan pelanggaran hukum, pihaknya tak segan melakukan penindakan. "Ada sanksinya, kami akan banyak berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, mau lihat ini kawasan apa, pembangunan bagaimana dan perizinannya bagaimana," ucapnya. (tro/tro)