Pegawai Menentang Kebijakan Kepala LIPI

Mochamad Solehudin - detikNews
Rabu, 06 Feb 2019 20:32 WIB
Spanduk protes pegawai LIPI di Bandung. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung memprotes beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kepala LIPI Laksana Tri Handoko. Kebijakan dinilai merugikan itu meliputi rencana reorganisasi, redistribusi SDM atau pegawai dan memberhentikan pegawai honorer.

Pada Rabu (6/2/2019), sejumlah pegawai LIPI Bandung menggelar aksi damai di dalam wilayah kantor LIPI Bandung, Jalan Sangkuriang, Kota Bandung. Dalam aksinya mereka memasang beberapa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

Salah satu spanduk yang dipasang bertuliskan, 'Menolak Keras Kepemimpinan L.T.H' #ganti kepala LIPI dan kroninya'. Kemudian ada juga spanduk yang bertuliskan tuntutan lainnya terutama menentang kebijakan yang dikeluarkan kepala LIPI saat ini.

Peneliti utama LIPI Bandung Goib Wiranto menyatakan aspirasi yang disampaikan merupakan puncak dari kekesalan atas kebijakan yang diambil oleh Kepala Lipi Laksana Tri Handoko. Karena menurutnya kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui kajian dan justru merugikan kegiatan di internal LIPI.

"Sebetulnya yang disampaikan teman-teman di Bandung merupakan akumulasi permasalahan di LIPI yang sudah lama. Puncaknya soal reorganisasi LIPI yang dikeluarkan secara serampangan," ujar Goib saat ditemui di Kantor LIPI Bandung.

Pegawai Menentang Kebijakan Kepala LIPISpanduk protes pegawai LIPI di Bandung. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Rencana reorganisasi yang dikeluarkan itu menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pegawai LIPI. Tidak hanya pegawai LIPI yang sudah berstatus PNS tapi juga pegawai honorer yang terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut.

"Bukan PNS mereka terancam PHK secara sepihak padahal sudah bekerja bertahun-tahun dan ini bukan di Bandung saja. Ada kurang lebih 5 ribu non PNS terancam PHK secara sepihak," tuturnya.

Kemudian para PNS pendukung peneliti seperti jabatan administrasi terancam turun jabatannya. Karena jabatannya yang sekarang tersedia berkurang akibat adanya reorganisasi.

"Karena reorganisasi ini memerikan sedikit untuk mereka bekerja pendukung peneliti. Dulu sebagai administrasi, pilihannya jadi peramu taman sampai jadi sopir. Grade turun, terus belum tentu ditempatkan di kotanya masing-masing," kata Goib.

Pihaknya meminta Kepala LIPI bisa mendengar aspirasi dari pegawainya. Jangan sampai tutup mata atas permasalahan yang terjadi akibat dari kebijakan yang dibuatnya sendiri.

"Tuntutan sederhana, kami tidak menentang reorganisasi kalau dilakukan dengan baik. Kemudian kami meminta Kepala LIPI bisa menerima masukan. Kalau tidak bisa, diusulkan pimpinan harus diganti," ucapnya.

Selain itu, menurut rencana pegawai LIPI Bandung akan menggelar aksi di kantor LIPI pusat bergabung bersama pegawai LIPI dari daerah lainnya, Jumat (9/2/2019). Mereka akan menyampaikan tuntutannya secara langsung.

"Jumat akan ada pertemuan antara profesor riset LIPI dengan Kepala LIPI. Di luar gedung dengan skala besar karena gabungan akan menggelar aksi," kata Goib.

Pegawai Menentang Kebijakan Kepala LIPISpanduk protes pegawai LIPI di Bandung. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Di lokasi yang sama salah seorang pegawai LIPI Bandung Sarif Hidayat menambahkan, Perka LIPI Nomor 1/2019 tentang organisasi dan tata kerja LIPI juga dinilai cacat hukum. Karena aturan tersebut tidak mengikuti naskah akademik yang ada.

Selain itu, ada juga masalah penyeragaman bank untuk proses pembayaran gaji. Hal ini menyebabkan beberapa masalah baru salah satunya keterlambatan gaji hingga adanya pegawai yang belum menerima gaji bulan Januari 2019.

"Yang saya tahu penunjukan bank persepsi itu terbuka. Bank persepsi tidak melalui penunjukan langsung harus lelang," ujar Sarif. (mso/bbn)