.webp)
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan program AMS sudah memiliki payung hukum. Termasuk juga pengalokasian anggaran di APBD tahun ini.
"AMS harus masuk dan mulai di tahun ajaran baru 2019. Sekarang terus kami matangkan persiapannya, Alhamdulillah payung hukum sudah ada, kemudian anggaran Alhamdulillah juga sudah dialokasikan di APBD murni 2019, tinggal teknisnya" kata Uu dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (5/2/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Uu mengaku pernah menerapkan program serupa semasa masih menjabat Bupati Tasikmalaya. Namun, perlu kajian lebih mendalam untuk pengaplikasian di Jabar.
"Sekalipun ini pernah dilakukan di Tasikmalaya tapi sekarang konteksnya lebih luas lagi dan masyarakat yang heterogen termasuk ada non muslim yang juga harus terakomodir dan sedang kami bahas pula," tutur dia.
Menurutnya program AMS nantinya tidak jauh beda dengan kurikulum yang ada di pesantren. Para siswa tidak hanya mendapatkan ceramah keagamaan saja.
"Kami ingin memberikan pelajaran tidak hanya dengan pidato tapi teknisnya seperti ajengan di pesantren maka kurikulumnya pun ada kitab kuning dan lainnya supaya mereka tahu," jelas Uu.
Ia menuturkan SDM program AMS akan diserahkan kepada MUI masing-masing kabupaten dan kota di Jabar. Nantinya MUI yang akan menyeleksi ajengan tersebut.
Apalagi, kata Uu, salah satu tujuan dari program ini untuk menangkal paham radikalisme.
"Ajengan atau kyai ya jangan dilihat ijasahnya asal berpengalaman dan mereka dilegalisasi oleh MUI jadi yang berhak menunjuk ajengannya adalah MUI," ujar Uu.
Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei menyambut baik diterapkannya program AMS di sekolah. Namun, perlu dukungan dan komitmen semua pihak. (mud/ern)
