Marak ODGJ di Pangandaran, Diduga 'Kiriman' dari Luar Daerah

Pangandaran - Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pangandaran yang belakangan semakin marak dikeluhkan warga. Isu ini menjadi topik hangat setelah salah seorang warga mengunggah keluhannya di media sosial.

Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani mengakui penanganan ODGJ di Kabupaten Pangandaran belum sinergi.

Ia menggambarkan, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, penanganan ODGJ dilakukan secara terpadu. Di daerah, menurut Dani, SKPD yang terlibat meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satpol PP.

"Dari sisi kesehatannya Dinkes, dari sisi dampak sosial itu Dinsos, kalau mengganggu ketertiban ada Satpol PP," ujar Dani kepada detikcom, Selasa (22/1/2019).

Salah satu kendala yang dihadapi, Dani menjelaskan, sebagian besar ODGJ yang ditemui di Kabupaten Pangandaran adalah pendatang dari luar. Dari sisi penanganan dampak sosial, menurut Yani, pihaknya kekurangan sumber daya.

"Misalnya kita melakukan penjaringan, untuk dirujuk itu membutuhkan penanggung jawab, nah karena bukan warga Pangandaran, jadi sulit," kata Dani.

Untuk penanganan ODGJ yang merupakan warga Kabupaten Pangandaran, menurut Dani, secara kasuistis, pihaknya telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan. Ia mencontohkan, kasus terakhir, ditemukan ODGJ yang mengalami patah kaki, pihaknya langsung mengevakuasi ke Puskesmas dan mendapat perawatan.

Dani menyadari idealnya pihaknya tidak pilih-pilih dalam memberikan pelayanan. Untuk mendorong pelayanan yang lebih baik, pihaknya menyebut telah berkoodinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk membuka kemungkinan adanya semacam rumah singgah untuk ODGJ.

Terkait dengan maraknya ODGJ, berdasarkan temuan di lapangan, menurut Dani, sebagian terindikasi berasal dari daerah Jawa Tengah, mengingat Kabupaten Pangandaran berada di wilayah perbatasan dua provinsi.

"Ada yang menyebut mereka (ODGJ) itu kiriman, kita tidak bisa menyangka. Tapi memang dari temuan di lapangan, mereka terindikasi dari Jawa (Tengah)," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Yani Achmad Marzuki menyebut, dalam penanganan ODGJ, pihaknya saat ini dalam posisi menunggu. Menurut Yani, tupoksi lebih besar di Dinas Sosial.

"Dari sisi kewanangan ada di Dinas Sosial, baru kerjasama dengan kita untuk penanganan medisnya. Setelah beres medis, kembali lagi ke Dinas Sosial untuk penanganan dampak sosialnya," ujar Yani.

(ern/ern)