Partisipasi Politik Napi dan Tahanan di Jabar Ditargetkan Meningkat

Bandung - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menargetkan peningkatan partisipasi politik narapidana dan tahanan di rutan dan lapas se-Jawa Barat. Sosialisasi pada pemilih yang terjerat hukum gencar dilakukan dengan menggandeng KPU

"Untuk sosialisasi kita enggak berhenti, terus berjalan," ucap Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jabar Abdul Aris kepada detikcom, Jumat (18/1/2019).

Target peningkatan partisipasi politik ini mengacu pada kontestasi Pilkada Serentak Pilgub lalu. Menurutnya, dari sekitar 24 ribu napi dan tahanan yang memiliki hak politik, tak banyak yang mencoblos.

Pihaknya mencatat dari jumlah tersebut, hanya sekitar 6 ribuan yang menggunakan hak suaranya. Faktor individu jadi penyebab minimnya partisipasi politik.

"Mungkin mereka menganggapnya kalau mereka ini orang bermasalah. Tapi tetap, intinya mereka warga Indonesia yang punya hak politik juga," kata Abdul.

Untuk partisipasi politik pada Pemilu 2019 mendatang, pihaknya mengembalikan kepada individu masing-masing. Namun, dirinya tetap berkomitmen akan meningkatkan partisipasi politik.

Keyakinan itu didasari dengan gencarnya sosialisai yang dilakukan Kemenkum HAM bersama KPU. Selain itu, sarana televisi di lapas dan rutan dimanfaatkan napi dan tahanan melihat perkembangan politik.

"Mereka tahu kok. Ada televisi terus ketika kunjungan juga pasti tahu. Kalau sosialisasi kita ada, mengikuti jadwal KPU," kata Abdul.


Simak Juga 'Tahanan-Napi Rame-rame Bikin e-KTP Biar Bisa Nyoblos':

[Gambas:Video 20detik]

(dir/ern)