.webp)
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari tidak mempermasalahkan lelang jabatan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Karena berdasarkan data yang ada memang banyak pejabat eselon II di Pemprov yang telah memasuki masa pensiun.
"Saya baru tahu pengumuman, kemarin ada pemberitahuan karena kalau dilihat eselon II kita (Pemprov Jabar) habis ya, rata-rata tahun kemarin dan tahun ini pensiun," kata Ineu di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/1/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: 15 Jabatan Kosong Dilelang Pemprov Jabar |
Jabatan kosong yang dilelangkan itu antara lain untuk posisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Lalu ada Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
Menurut Ineu, DPRD tidak memiliki kewenangan lebih mengenai proses lelang yang dilakukan. Tapi pihaknya sangat berharap lelang jabatan itu dilakukan secara profesional dan transparan.
"Saya harap open bidding ini betul-betul sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam memimpin OPD (organisasi perangkat daerah). Kalau memimpin OPD sesuai keahlian, kemampuan kan bisa ngabret juga OPD-nya," ujar Ineu.
Pihaknya mendorong agar para pejabat Pemprov Jabar yang sudah lama berkecimpung di dalamnya untuk ikut serta dalam proses lelang jabatan ini. Selain itu, Ineu ingin lelang terbuka ini bisa menghasilkan para pemimpin OPD yang berkualitas sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
"Ini lelang terbuka, ASN yang sudah berkecimpung di Pemprov juga berpartisipasi. Ikut juga lelangnya. Saya harap lelang ini terbuka (transparan) sesuai kriteria pimpinan OPD tersebut," tutur Ineu.
Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin meminta lelang jabatan yang dilakukan ini tidak menjadi alat untuk memasukkan orang-orang dekat Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum.
"Lelang jabatan jangan hanya dijadikan sekedar formalitas untuk membawa orang-orang di luar Pemprov Jabar. Hal ini mengingat pejabat eselon tiga juga masih banyak yang daftar tunggu dan mereka memiliki kemampuan mumpuni," ucapnya.
Menurutnya, Ridwan Kamil sebagai pimpinan baru di Jabar memberi kesempatan kepada pejabat internal di Pemprov. "Mereka harus diberi kesempatan, jangan sampai lelang jabatan hanya dijadikan alat untuk memasukkan atau memaksakan kehendak pejabat yang diinginkan oleh gubernur Jabar," ujar Didin.
Simak Juga 'Kang Emil Jawab Isu Perombakan Jajaran di Jabar':
 |
