Mahasiswa Sukabumi Kritisi Program 'Kece' dan 'Super'

Sukabumi - Aksi demonstrasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kota Sukabumi nyaris berujung ricuh. Mahasiswa berjumlah puluhan orang memaksa masuk ke dalam area gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi untuk membacakan tuntutan mereka.

Unjuk rasa tersebut awalnya berjalan kondusif. Beberapa mahasiswa berjalan kaki dari Alun-alun hingga ke area perkantoran Pemkot Sukabumi. Mereka menagih janji dan menyuarakan tuntutan soal evaluasi 100 hari kerja Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Pedemo juga mengkritisi beberapa program Pemkot Sukabumi.

Mahasiswa kecewa karena mendapat kabar wali kota tidak ada di tempat dan akan ada perwakilan yang datang menemui. Lantaran tidak ingin ditemui perwakilan, mahasiswa meminta agar diizinkan masuk dan menyuarakan tuntutan, namun hal itu dicegah personel gabungan yang berjaga di lokasi demo.

"Kami bukan maling, kami bukan penjahat, kami hanya ingin tuntutan didengar oleh pemimpin kami. Izinkan kami masuk," teriak mahasiswa, Kamis (27/12/2018)

Sejumlah anggota Satpol PP dan polisi bergerak membentengi pagar, aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Mahasiswa tetap memaksa masuk ke area Setda Pemkot Sukabumi, keributan berhasil diredam setelah petugas mempersilakan para mahasiswa itu untuk masuk.

Selesai membacakan tuntutan mahasiswa kembali bergerak ke gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan tuntutan serupa. Ketua Umum PMII Cabang Kota Sukabumi menyebut ini adalah aksinya yang kedua kali. Hasil evaluasi pihak PMII sejumlah program Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi belum benar-benar menyentuh ke masyarakat.

"Selama ini wali kota hanya sekadar me-launching, faktanya belum ada pemerataan terhadap program-program yang ada. Contoh misalkan soal Sukabumi 'Kece' (Kelurahan Entrepreneurship Center), tapi geliatnya belum benar-benar merata, yang nganggur masih banyak," kata Budiman.

Selain itu, PMII menganggap aplikasi 'Super' atau Sukabumi Participated Responder merupakan salah satu cara Pemkot Sukabumi menghalangi kebebasan berpendapat secara langsung dimuka umum. "Aplikasi itu sebagai sesuatu yang kurang pas, bukan solusi di tengah kondisi masyarakat saat ini juga tidak sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut bangsa ini," tuturnya.

"Kami sebagai mahasiswa membawa beban masyarakat langsung, ingin menyampaikan pendapat dari apa yang kami dengar dan diskusikan. Kami berharap tuntaskan kesemrawutan tata kota, misalkan penegakan Perda parkir dengan sebaik-baiknya," ujar Budiman menambahkan. (sya/bbn)