.webp)
Saat ini, pihaknya juga tengah menggenjot belanja modal di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di sisa waktu penyerapan APBD Jabar 2018. Menurutnya, hingga akhir Desember pihaknya menargetkan penyerapan bisa mencapai realisasi antara 93 persen sampai 95 persen.
"Target ini sesuai dengan angka total belanja yang jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata Iwa, saat dihubungi, Rabu (26/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman baru Rp110,95 miliar dari Rp151,14 miliar," katanya.
Dinas Perhubungan dari total anggaran Rp221,33 miliar telah terserap 75,1 persen. Kemudian OPD yang serapannya masih di bawah 85 persen yakni, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, lalu Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
"Masih ada OPD yang di bawah 85 persen perlu terus kita dorong untuk mempercepat pembayaran belanja modalnya. Kalau itu masuk maka penyerapan akan melesat," katanya.
Untuk OPD yang serapan anggarannya cukup baik terlihat di beberapa OPD, yakni Sekretariat DPRD Jabar yang memiliki anggaran Rp87,03 miliar sudah terserap Rp86,78 miliar, Bappeda Rp78,03 miliar sudah terealisasi Rp77 miliar.
"Satpol PP dari Rp29,64 miliar sudah terserap Rp29,37 miliar, ini catatan kami dari 45 OPD terkait," katanya.
Selain menggenjot penyerapan sampai 31 Desember 2018, APBD Jabar 2019 juga harus sudah menjadi produk hukum. Saat ini, Pemprov dan DPRD Jabar terus mempercepat jadwal rapat banggar terkait hasil evaluasi Kemendagri atas RAPBD Jabar 2019.
"Kami harap pekan ini sudah diproses, pekan ini Perda mulai dibahas dan hari terakhir sudah ada peraturan daerah yang berisi penjabaran APBD 2019," ujarnya. (mso/ern)
