DetikNews
Rabu 12 Desember 2018, 21:25 WIB

Kasus Dinas Fiktif, Anggota DPRD Purwakarta Diduga Raup Untung

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Kasus Dinas Fiktif, Anggota DPRD Purwakarta Diduga Raup Untung Terdakwa M Ripai dan Hasan Ujang Sumardi. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta disebut-sebut diduga menerima keuntungan atas kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Purwakarta. Kasus tersebut menetapkan dua orang terdakwa yakni M Ripai sebagai sekretaris DPRD Purwakarta yang juga sebagai pengguna anggaran dan Hasan Ujang Sumardi sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

"Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Mohammad Ripai atau orang lain yaitu Hasan Ujang Sumardi ataupun sebanyak 45 orang anggota DPRD Kabupaten Purwakarta terdiri dari 4 orang unsur pimpinan dan anggota dari 4 komisi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2,426 miliar," ucap jaksa Kejari Purwakarta Rhendi saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/12/2018).

Dalam dakwaan jaksa setebal 108 halaman itu, keduanya didakwa atas dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dakwaan subsider, keduanya dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Jaksa menjelaskan kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2016. Sekretariat DPRD Purwakarta mengadakan sejumlah kegiatan antara lain perjalanan dinas dan bimbingan teknis.

Dalam dakwaan jaksa, total ada 117 kegiatan kunjungan. Misalnya kunjungan kerja Komisi I DPRD Purwakarta ke Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang pada 6-8 Maret 2016. Uang Rp 19,4 juta dikeluarkan untuk kunjungan itu.

Selain itu pada 7-8 April 2016, Komisi I DPRD Purwakarta melakukan kunjungan ke Cimahi dan menginap di Yasmin Resort and Conference. Uang yang dikeluarkan Rp 10,7 juta. "Namun kegiatan tersebut hanya dilakukan selama satu hari saja. Sehingga seolah-olah dibuat menginap," kata Rhendi.

Dalam kasus ini, Ripai mendapat laporan dari Hasan mengenai kegiatan tersebut. "Namun Hasan tidak membuat pertanggungjawaban yang tidak sebagaimana sebenarnya," ucap Rhendi.

Menurut Rhendi, Ripai mengetahui soal kelirunya laporan tersebut. Ripai justru membiarkan dan malah tak melakukan pengujian atas tagihan yang ada serta tidak mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan-kegiatan.

"Justru memerintahkan pembayaran terhadap kegiatan. Terdakwa (Ripai) memerintahkan stafnya melakukan pencairan yang selanjutnya menyerahkan pembayaran tagihan kepada Hasan Ujang Sumardi untuk nantinya dibayarkan sesuai dengan surat perintah yang sudah ditandatangani ketua DPRD Purwakarta Syarif Hidayat," tutur Rhendi.
(dir/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed