DetikNews
Rabu 14 November 2018, 21:45 WIB

Berjumpa Sandiaga, Buruh Karawang Curhat Biaya Sekolah Mahal

Luthfiana Awaluddin - detikNews
Berjumpa Sandiaga, Buruh Karawang Curhat Biaya Sekolah Mahal Cawapres Sandiaga Uno saat berdialog dengan para buruh di Karawang. (Foto: Luthfiana Awaluddin/detikcom)
Karawang - Cawapres Sandiaga Uno berkunjung ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (14/11/2018). Ketika bertemu ratusan buruh di Kawasan Galuh Mas, seorang pria curhat ihwal biaya pendidikan di Karawang yang masih tinggi.

Menurut buruh itu, kebijakan pemerintah soal sekolah gratis 12 tahun tidak sepenuhnya berjalan di Karawang. Meski SPP gratis, kata dia, sekolah masih memungut sejumlah biaya lain kepada siswa.

"Bahkan sejak 2016, baik di SMK maupun SMA Negeri masih perlu bayar mahal. Tolong Bang Sandi bantu kami," ucap pria tersebut di markas komando DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang.


Menjawab permintaan itu, Sandi berjanji bakal menggratiskan biaya pendidikan. Termasuk SPP dan berbagai embel-embel biaya lainnya. "Kita tidak usah saling menyalahkan. Sudah cukup hidup empat tahun seperti ini. SPP dihapus di bawah Prabowo-Sandi. Pendidikan di Karawang dibuat tuntas dan terjangkau. Kesehatan juga begitu," tutur Sandi.

Sandi juga berbicara soal kesejahteraan buruh yang masih rendah. Dia berjanji bakal menghapus Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ia juga berjanji bakal menghapus kebijakan outsourcing jika memenangkan Pilpres 2019.

Dalam kunjungannya tersebut, Sandi meminta dukungan kepada kaum buruh pada Pilpres 2019. "Kita punya waktu 157 hari lagi. Setiap hari kita yakinkan 10 orang teman 10 orang keluarga dan 10 orang tetangga. Jika hadirin di sini ada 427 orang, dikali 10 dikali 157, sudah berapa tuh," kata Sandiaga.


Kepada ratusan buruh, Sandi menyatakan, ia dan Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh. Pihaknya berjanji tiga hal jika menang di Pilpres 2019. Pertama, mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kedua, merevisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015. Ketiga, menghentikan kebijakan outsourcing.

"Tolong dikawal karena kita sudah berjanji," tandas Sandi.

"Alasannya karena kita berkomitmen menambah bahan dasar peningkatan upah yang manusiawi karena ekonomi sedang lesu," Sandi menambahkan.
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed