Hanya Kota Bekasi dan Depok di Jabar yang Aman dari Bencana Longsor

Bandung - Jawa Barat memiliki potensi terjadinya bencana longsor dan pergerakan tanah dengan kategori tinggi. Dari 27 kota/kabupaten yang ada, hanya Kota Depok dan Kota Bekasi yang tidak termasuk dalam rawan bencana pergerakan tanah.

Kepala BPBD Jabar Dicky Saromi menyatakan, wilayah selatan dan tengah Jawa Barat termasuk daerah yang memiliki potensi bencana longsor dengan kategori tinggi. Merujuk peta zona kerentanan gerakan tanah 25 daerah di Jabar termasuk rawan bencana longsor.

Baca juga: Sepanjang November Terjadi 83 Bencana Banjir-Longsor di Jabar

Sementara berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) pada bulan November ini sebanyak 428 kecamatan di Jawa Barat (68,26 persen) berada dalam kategori menengah sampai tinggi gerakan tanah.

"Hanya dua kota tidak rawan longsor yakni Depok dan Bekasi. Sisanya kategori sedang dan tinggi," kata Dicky, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (14/11/2018).

Menurutnya, tingginya potensi bencana longsor di Jabar terjadi karena beberapa hal. Selain kondisi geografis yang berbukit, kondisi lingkungan yang mulai berubah akibat pembangunan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana.

"Ini terjadi karena pembangunan, intensitas hujan (yang tinggi) dan penyebab lainnya," kata dia.

Baca juga: Polda Jabar Bentuk Satgas Hadapi Bencana Alam

Selain bencana longsor, pihaknya juga menyebut ada 13 kabupaten/kota yang berpotensi tinggi terjadi banjir. Daerahnya Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Cirebon.

Demi meningkatkan kewaspadaan akan bahaya bencana, pihaknya telah menetapkan status bencana banjir dan longsor sejak 1 November 2018-31 Mei 2019. Penetapan status tersebut berdasarkan SK Gubernur Jabar Nomor 362/Kep.1211-BPBD/2018.

"Perlu kesiapsiagaan saat memasuki awal musim di Oktober-November dan saat puncak musim hujan di Januari 2018. Maret-April 2019 terkait potensi gerakan tanah, bencana banjir dan bandang," ujarnya.


(mso/ern)