Forum Kepsek Desak Pemprov Jabar Cairkan Dana BPMU

Bandung - Ratusan kepala sekolah yang tergabung Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Mereka menuntut agar Pemprov Jabar segera mencairkan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

Pedemo membawa berbagai spanduk berisikan sejumlah tuntutan. "Kami mendesak agar BPMU segera disalurkan. Karena tahun sebelumnya lancar tapi sekarang jadi tidak lancar," kata koordinator aksi, Ade Hendrian, yang juga kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung, di sela-sela demonstrasi, Senin (5/11/2018).

Ade mengungkapkan BPMU dari Pemprov Jabar harusnya cair pada November 2018. BPMU merupakan bantuan yang diberikan Pemprov kepada siswa yang ada di sekolah 4.725 sekolah swasta yang ada di Jabar.

Untuk besarannya mulai Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu per siswa per tahun. Proses penyalurannya terbagi dalam dua tahap yaitu pada semester pertama dan dua yang harusnya cair November ini.

"November harusnya sudah cair, karena ini sudah (memasuki) semester dua," ucap Ade.

Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) meminta Pemprov Jabar segera mencairkan dana BPMU 2018. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)

Keterlambatan pencairan dana BPMU ini berdampak pada operasional sekolah. Karena bantuan tersebut juga dialokasikan untuk membayar honor guru dan karyawan.

"Kan sekolahnya banyak yang digratiskan. Siswa tak mampu yang tidak tertampung di negeri, ditampung di sekolah swasta. Dengan iming-iming ada dana BOS dan BPMU. Kalau ini belum cair tentu berpengaruh ke operasional," ujar Ade.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi menjelaskan belum cairnya dana BPMU karena ketidakadaan anggaran. Sehingga berpengaruh terhadap proses pencairan bantuan tersebut.

"Biasanya dari provinsi itu Rp500 ribu per anak per tahun, ada di daerah sampai Rp700 ribu. Namun untuk 2018 mengingat kas daerah seret sementara APBD besar termasuk hadirnya guru dari 27 kabupaten-kota, sehingga BPMU tidak bisa normal seperti 2017," kata Hadadi.

Untuk tahun ini, menurut Hadadi, pihaknya hanya sanggup memenuhi setengah dari biasanya atau sebesar Rp 330 ribu per anak per tahun. Alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp 374 miliar.

"Kami hanya mampu (di tahun ini) 330 ribu rupiah per anak per tahun, itu saja. Beliau-beliau mengharapkan ada bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada seperti tahun sebelumnya, beliau-beliau merasa kecewa," ucapnya.

Disdik Jabar mengaku tidak dapat menambah alokasi dana di APBD Perubahan. Maka itu, Hadadi berharap, para kepala sekolah bisa memahami kondisi yang ada. Dia berjanji akan segera melapor ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar alokasi BPMU di 2019 dapat kembali dianggarkan.

"Paling kita sampaikan ke gubernur agar 2019 bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu saja, kalau APBD Perubahan enggak mungkin sumber lain. Saya engak mau berikan harapan kosong," tutur Hadadi. (mso/bbn)