Satpol PP Bandung Segel Proyek Asrama Mahasiswa 8 Lantai Tak Berizin

Tri Ispranoto - detikNews
Kamis, 01 Nov 2018 15:23 WIB
Foto: Tri Ispranoto
Bandung -
Satpol PP Kota Bandung menyegel pembangunan asrama sebuah universitas yang berada di kawasan salah satu pusat perniagaan Jalan Kebonjati, Kota Bandung. Penyegelan dilakukan lantaran belum ada izin pembangunan.

Sebelum melakukan penyegelan tim yang terdiri dari Satpol PP, Distaru, DPMPTSP, TNI dan Polri melakukan pertemuan dengan pihak pengelola. Dalam pertemuan itu pengelola diminta untuk menunjukkan perizinan.

Namun pihak pengelola tidak bisa menunjukkan dengan alasan pemegang dokumen sedang izin untuk berobat ke luar negeri. Sementara tidak ada salinan digital atau bukti fisik yang diberikan oleh pemegang dokumen.

"Kita hanya mendapat informasi secara lisan bahwa sudah ada lampu hijau. Kita berkaca dari proyek sebelumnya kalau sudah lampu hijau berarti sudah ada izin," kata salah seorang perwakilan proyek dalam pertemuan, Kamis (1/11/2018).

Satpol PP Bandung Segel Proyek Asrama Mahasiswa 8 Lantai Tak BerizinFoto: Tri Ispranoto


Mendengar hal itu tim, tetap meminta agar ditunjukkan izin secara otentik. Namun lagi-lagi hal itu tidak terpenuhi. Sekitar satu jam pertemuan akhirnya tim didampingi pengelola melakukan tinjauan langsung ke lokasi.

Di lokasi sudah ada galian dan sejumlah tiang sebagai dasar asrama mahasiswa. Setelah 30 menit meninjau, Satpol PP langsung melakukan penyegelan di lokasi dengan mengikatkan pita segel di sejumlah tiang.

Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung Mujahid Syuhada mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan bersama tim gabungan Polri dan TNI, bangunan yang rencananya delapan lantai itu belum memiliki izin.

"Berdasarkan pemeriksaan, diskusi dengan pengelola, ternyata tidak bisa menunjukkan secara otentik perizinan indekos delapan lantai ini," ujar Mujahid usai penyegelan.

Satpol PP Bandung Segel Proyek Asrama Mahasiswa 8 Lantai Tak BerizinFoto: Tri Ispranoto


Bahkan, kata Mujahid, Distaru dan DPMPTSP Kota Bandung memastikan belum pernah mengeluarkan izin pembangunan. "Karena ini pembangunan sudah sampai 20 persen, maka kita hentikan sampai proses perizinan selesai," katanya.

(tro/ern)