Kamis 01 November 2018, 12:42 WIB
Ridwan Kamil Kritisi Penetapan Upah yang Rutin Tiap Tahun
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengumumkan penetapan UMP Jabar 2019. (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung -
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengkritisi proses kenaikan upah yang rutin berlangsung tiap tahun. Emil, sapaan Ridwan, tengah mencari cara selain menaikkan upah guna meningkatkan kesejahteraan buruh.
Di negara lain, kata Emil, tidak setiap tahun menaikkan upah minimum. Tapi dicari pola lain yang dirasa bisa mendongkrak kesejahteraan kelompok buruh. "Tidak semua negara (menaikkan upah minimum) tahunan," ucap Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (1/11/2018).
Menurut dia, seandainya upah minimum ini tidak naik setiap tahun, tentunya memudahkan para pelaku bisnis menghitung nilai investasi. Cara tersebut, sambung dia, membuat iklim investasi bakal berjalan baik.
"Jadi investor bisa menghitung juga cara berinvestasi dengan penghitungan tidak kebat-kebit (ribet) setiap tahun. Kalau tiap tahun begini, angka selalu didebatkan, peraturan didebatkan. Jadi ini harus kita renungkan," katanya.
Para investor, Emil menjelaskan, tidak mau ambil pusing sehingga bisa saja mengalihkan investasinya ke provinsi lain dengan upah lebih rendah di Jabar. Akibatnya berpotensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja.
"Karena kalau (industri) ini pindah, kami ketempuhan (disalahkan) juga, (tumbuh) pengangguran," ujar Emil.
Dia menegaskan Pemprov Jabar tidak dapat berbuat banyak soal urusan upah. "Karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ini pandangan saya saja," katanya.
Terlepas dari itu, Emil mengaku, tetap menyiapkan beberapa program agar kesejahteraan buruh di Jabar meningkat. Salah satunya menyiapkan aturan agar pelaku industri menyiapkan rumah susun di sekitar lokasi industri.
Kemudian, Emil memerintahkan Disnakertrans Jabar menghitung hibah bus untuk para buruh. Nantinya bus itu diberikan ke daerah sebagai transportasi buruh.
"Kemudian kita siapkan agar buruh bisa memesan sembako online dengan harga grosir. Beberapa hal ini adalah cara kami sejahterakan (buruh) selain menaikkan upah," tutur Emil.
Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan menuturkan saat ini pihaknya tengah mendata untuk mengetahui jumlah buruh terbaru di Jabar. Setelah itu, pihaknya akan memetakan keperluan apa saja yang harus disiapkan agar buruh Jabar ini juara lahir batin sesuai dengan visi misi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam lima tahun ke depan.
"Pertama hunian, transportasi, aspek pendidikan dan sembako. Dari empat poin yang jadi misinya gubernur Jabar, poin penting bagaimana sebaran by name by address pekerja kita. Agar kita bisa tetapkan, yang belum punya rumah sekian ada daerah Cianjur, kita masuk dulu Cianjur. Kami sedang 'breakdown' dulu itu dengan serikat pekerja," tutur Ferry.
(mso/bbn)
Di negara lain, kata Emil, tidak setiap tahun menaikkan upah minimum. Tapi dicari pola lain yang dirasa bisa mendongkrak kesejahteraan kelompok buruh. "Tidak semua negara (menaikkan upah minimum) tahunan," ucap Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (1/11/2018).
Menurut dia, seandainya upah minimum ini tidak naik setiap tahun, tentunya memudahkan para pelaku bisnis menghitung nilai investasi. Cara tersebut, sambung dia, membuat iklim investasi bakal berjalan baik.
Para investor, Emil menjelaskan, tidak mau ambil pusing sehingga bisa saja mengalihkan investasinya ke provinsi lain dengan upah lebih rendah di Jabar. Akibatnya berpotensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja.
"Karena kalau (industri) ini pindah, kami ketempuhan (disalahkan) juga, (tumbuh) pengangguran," ujar Emil.
Dia menegaskan Pemprov Jabar tidak dapat berbuat banyak soal urusan upah. "Karena kewenangannya ada di pemerintah pusat. Ini pandangan saya saja," katanya.
Terlepas dari itu, Emil mengaku, tetap menyiapkan beberapa program agar kesejahteraan buruh di Jabar meningkat. Salah satunya menyiapkan aturan agar pelaku industri menyiapkan rumah susun di sekitar lokasi industri.
Kemudian, Emil memerintahkan Disnakertrans Jabar menghitung hibah bus untuk para buruh. Nantinya bus itu diberikan ke daerah sebagai transportasi buruh.
"Kemudian kita siapkan agar buruh bisa memesan sembako online dengan harga grosir. Beberapa hal ini adalah cara kami sejahterakan (buruh) selain menaikkan upah," tutur Emil.
Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan menuturkan saat ini pihaknya tengah mendata untuk mengetahui jumlah buruh terbaru di Jabar. Setelah itu, pihaknya akan memetakan keperluan apa saja yang harus disiapkan agar buruh Jabar ini juara lahir batin sesuai dengan visi misi pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum dalam lima tahun ke depan.
"Pertama hunian, transportasi, aspek pendidikan dan sembako. Dari empat poin yang jadi misinya gubernur Jabar, poin penting bagaimana sebaran by name by address pekerja kita. Agar kita bisa tetapkan, yang belum punya rumah sekian ada daerah Cianjur, kita masuk dulu Cianjur. Kami sedang 'breakdown' dulu itu dengan serikat pekerja," tutur Ferry.
(mso/bbn)
