11 BUMD Dievaluasi Pemprov Jabar, Ada yang Dibubarkan?

Bandung - Pemprov Jabar segera mengevaluasi kinerja 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, sebagian BUMD tidak menunjukkan performa maksimal, terutama yang berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Jabar Eddy Nasution mengatakan secara keseluruhan BUMD yang ada belum memperlihatkan performa baik. Padahal seharusnya segi bisnis menguntungkan.

"Secara keseluruhan dalam segi bisnis untuk PAD harusnya mereka (BUMD) tidak seburuk itu, kita harus akui," kata Eddy saat dihubungi via telepon genggam, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, sejauh ini hanya Bank Jabar Banten (BJB) yang punya performa paling baik di antara BUMD lainnya. Lalu ada sebagian BUMD juga yang tengah membaik baik dari segi bisnis dan laporan keuangan.

"Jasa Sarana mulai membaik karena mulai mengoperasikan pengolahan limbah di Karawang. Kan kemarin ditutup KLHK dan sekarang diizinkan kembali dan dioperasikan," ucapnya.

"Akan menjadi baik cepat Migas Hulu. Kalau keluar partisipasi interestnya, kalau dibayar Pertamina sejak 2017 tapi belum, kalau dibayar (kondisi Migas Hulu) sehat. Termasuk juga Agronesia," Eddy menambahkan.

Eddy menjelaskan dari 11 BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar, Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) yang kondisinya kurang baik. Bahkan bukan tidak mungkin terancam dilikuidasi.

Kendati demikian, kata dia, perlu ada evaluasi mendalam terhadap seluruh BUMD yang ada sebelum mengambil langkah terburuk yakni likuidasi. "Kelihatannya besok sama wagub akan dikumpulkan semua untuk evaluasi. Kita lihat laporan keuangan dan kondisi bisnisnya gimana. Ada kemungkinan maju atau tidak. Kita coba benahi, kalau tidak laik dihapuskan (likuidasi)," tutur Eddy.
(mud/bbn)