DetikNews
Selasa 25 September 2018, 15:59 WIB

Dewan Soroti Pelayanan Dasar Kota Bandung yang Masih Kurang

Tri Ispranoto - detikNews
Dewan Soroti Pelayanan Dasar Kota Bandung yang Masih Kurang Oded M Danial dan Isa Subagja (Foto: Tri Ispranoto)
Bandung - Ketua DPRD Kota Bandung Isa Subagja membeberkan sejumlah masalah yang harus diperbaiki oleh Pemkot Bandung. Hal itu disampaikan Isa dalam pidato Rapat Istimewa Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-208.

"Sejalan dengan banyaknya kemajuan yang telah dicapai, banyak pula persoalan baru yang muncul atau persoalan lama yang harus selalu mendapatkan penanganan," ujar Isa saat berpidato di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (25/9/2018).

Selama masa pemerintahan Ridwan Kamil-Oded M Danial, pihaknya melihat pada aspek kebijakan sudah relatif baik. Hanya saja masih ada persoalan yang timbul pada aspek teknis dan implementasi di lapangan.

Sorotan pertama adalah pelayanan dasar bidang pendidikan. Pada hal ini dewan melihat banyak program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena masih lemahnya perencanaan yang berdampak pada serapan anggaran yang kurang maksimal.

Isa mengatakan belum adanya grand design secara komprehensif untuk mengaktualisasikan pembangunan bidang pendidikan dan sejumlah aspek lain seperti ketersediaan sarana dan prasarana agar sekolah menerapkan Quality Assurance dan Total Quality Management dianggap sebagai kendala yang berpengaruh terhadap capaian.

"Persoalan lainnya menyangkut lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan kebijakan bantuan pendidikan, menyebabkan kebijakan bantuan pendidikan belum terlaksana dengan baik," ujarnya.

Tidak hanya itu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga turut menjadi sorotan karena belum ada data real jumlah dan penyebaran anak sekolah di Kota Bandung untuk menunjang kebutuhan infrastruktur, fasilitas dan tenaga didik yang merata.

Pada urusan kesehatan, dewan menyoroti lemahnya koordinasi dan sosialisasi antar OPD terkait pelayanan. Hal itu mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan bagi warga pengguna Kartu Sehat, BPJS dan SKM.

"Untuk pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat dasar, DPRD merekomendasikan segera direalisasikannya program pembangunan Puskesmas di setiap Kelurahan dan program pelayanan Puskesmas 24 Jam yang ditunjang sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal," katanya.

Sementara soal rencana relokasi RSUD Ujungberung, dewan meminta pemerintah melakukan evaluasi. Itu juga berlaku pada penyelesaian dan operasional RSKIA di Jalan Kopo dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana RSKIA Astanaanyar.

Dari sisi pekerjaan umum dan penataan ruang, dewan menilai masih rendahnya capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya bertambah satu persen. Persoalan banjir juga masih terjadi karena belum adanya blue print terkait hal itu.

"Masalah kemacetan dan hak para pejalan kaki, agar segera dibuat perencanaan pembuatan jalan-jalan baru termasuk target penyelesaian pembangunan trotoar sepanjang 166 ribu m2 yang tidak tercapai," ucapnya.

Untuk urusan perumahan rakyat dan pemukiman, masih banyak program pemerintah seperti rusunawa, rusunami, rumah deret dan rutilahu yang belum terealisasi. Khusus untuk rutilahu, dewan meminta agar dibuat regulasi tata cara pemberian bantuan.

Sementara untuk urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan warga, dewan melihat masih banyak permasalahan khususnya tuna susila terutama dari aspek pendekatan penertiban dan penegakan hukum.

"Diperlukan penanganan dengan konsep yang lebih menekankan pada pencegahan dengan membentuk Community Policing, dalam rangka melakukan pendidikan dan penyadaran terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan," ujarnya.

Sorotan terakhir adalah mengenai urusan sosial. Pada aspek ini dewan mendesak pemerintah melakukan terobosan terutama bagi warga yang berpotensi menjadi PMKS.

"Belum adanya kesamaan data base terkait PMKS dan warga miskin menjadi kendala penanganan permasalahan pada penyelenggaraan urusan sosial," ujar Isa.

Ia berharap segala persoalan tersebut bisa terjawab dan diselesaikan oleh pemerintahan Oded M Danial-Yana Mulyana yang belum genap satu bulan resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023.

Sementara itu Wali Kota Bandung Oded M Danial menilai apa yang menjadi sorotan dewan adalah sebuah hal yang positif untuk membangun Kota Bandung agar lebih baik ke depannya.

"Bagi Mang Oded ketika mendapatkan masukan yang bersifat negatif enggak boleh tabu dan saya merasakan ini vitamin untuk terus meningkatkan kinerja dengan baik," katanya.

Oded meyakini dengan sinergitas yang dibangun pemerintah dan dewan apa yang belum terselesaikan dan kurang baik di pemerintahan sebelumnya mampu diselesaikan bersama-sama. "Insyaallah saya optimis jika melakukan dengan kebersamaan hak-hal yang tetasa berat jadi ringan. Insyaallah," ujar Oded.
(tro/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed