DetikNews
Kamis 13 September 2018, 15:12 WIB

24 TPS di Kota Cirebon Gelar Pemilihan Ulang

Sudirman Wamad - detikNews
24 TPS di Kota Cirebon Gelar Pemilihan Ulang Ilustrasi. (Foto: Zaki Alfarabi)
Cirebon - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar KPU melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilwalkot Cirebon 2018. Keputusan pelaksanaan PSU itu didasari adanya pembukaan kotak suara yang tak sesuai aturan.

Amar putusan itu dibacakan Ketua MK Anwar Usman di ruang sidang MK pada Rabu (12/9) kemarin. Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani menyebutkan MK meminta pihaknya untuk menggelar PSU di 24 TPS yang tersebar di empat kecamatan.

"Alasan untuk menggelar PSU di 24 TPS ini karena adanya pembukaan kotak suara. Sebenarnya ada 21 TPS yang membuka kotak suara, tapi MK memutuskan 24. Kita harus ikuti dan hormati keputusan MK," kata Emirzal kepada awak media usai rapat persiapan PSU di Balaikota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/9/2018).


Dalam putusan itu, kata Emirzal, KPU diberi waktu paling lambat 30 hari untuk melaksanakan PSU. Kendati demikian, sambung dia, pihaknya sudah memiliki rencana untuk menggelar PSU pada 19 September 2018 mendatang.

"Ini hasil rapat bersama semua pihak. Tapi belum pasti, karena kita akan koordinasikan dulu dengan provinsi dan pusat. Jadi ini belum pasti, keputusannya setelah mendapat rekomendasi dari provinsi dan pusat," ucapnya.

Emirzal menyebutkan total DPT dari 24 TPS yang mengikuti PSU sebanyak 8.515 DPT. KPU mengaku telah memesan surat suara untuk memenuhi kebutuhan PSU.

"Kita sudah pesan surat suara di Solo. Surat suara itu plus 2,5 persen dari total DPT, jadi sekitar 8.738 surat suara. Pilwalkot kemarin masih ada cadangan sekitar 2.000, kekurangannya tinggal 6.000 lagi," tutur Emirzal.


Dia menjelaskan tim dari penggugat yakni pasangan Bamunas Boediman-Effendi Edo yang maju di Pilwakot Cirebon melayangkan sejumlah tuntutan ke MK, yakni meminta PSU di 73 TPS, adanya penggelembungan suara, dan kesalahan administrasi. Tuduhan adanya penggelembungan suara, menurut Emirzal, tak bisa dibuktikan.

"Akhirnya MK hanya mengakomodir soal pembukaan kotak suara. Tapi hanya di 24 TPS disesuaikan dengan lokasi pembukaan kotak suara, kalau penggugat itu meminta di 73 TPS. Soal penggelembungan suara tidak ada perselisihan suara, tidak ada bukti," ujar Emrizal.

Sekadar diketahui, Pilwalkot Cirebon diramaikan dua pasangan calon yakni Bamunas Boediman-Effendi Edo dan Nasrudin Azis-Eti Herawati. Pasangan Bamunas-Edo diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, dan PPP. Sementara itu, pasangan Azis-Eti diusung oleh lima partai, yakni Demokrat, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Pasangan Azis-Eti berhasil meraih kemenangan dengan raihan 80.496 suara. Sementara, Bamunas-Edo meraih 78.511 suara.

Pihak Bamunas-Edo menuding adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilwalkot Cirebon. Hingga akhirnya Bamunas-Edo menggugat hasil Pilkada ke MK.
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed