Pj Bupati Bandung Barat Ancam Segel Bangunan tak Berizin di KBU

Bandung Barat - Penjabat Bupati Bandung Barat Dadang Masoem menyoroti isu kerusakan lingkungan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, KBU termasuk dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Dadang, ada sejumlah masyarakat yang membangun tanpa menyadari kontrol pemerintah sehingga merusak lingkungan. Selain itu, kata Dadang, pemerintah pun kurang mengawasi pembangunan dan menganggapnya baik-baik saja.

"Kita kebayang tadinya aman-aman saja taunya ada yang melakukan itu. Oleh karena itu, ini perlu ada kontrol yang lebih supaya lingkungan tidak rusak. Dan ini masalah perizinan untuk melakukan ini kan melalui kontrol-kontrol," kata Dadang saat ditemui detikcom di kawasan wisata Orchid Forest Lembang, Jumat (7/9/2018).

Dadang menegaskan, harus ada keseimbangan di antara pembangunan agar kelestarian alam tetap terjaga. Dia sudah memerintahkan pada jajaran di dinas terkait agar berupaya meningkatkan pengawasan.

"Sekarang dengan adanya kasus seperti itu, teman-teman dari lingkungan hidup sudah mulai melakukan pengawasan. Pasti dengan adanya kejadian itu maka orang-orang lingkungan hidup bekerja sama dengan pariwisata. Pariwisata yang mengembangkan pariwisatanya, kemudian lingkungan hidup yang mengontrol," ungkap Dadang.

Dadang mengaku siap bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk mengontrol izin bangunan yang ada di KBU.

"Kita sudah diajak kejaksaan dan kepolisian untuk lebih serius mengecek bangunan-bangunan di Bandung Utara ini berizin atau tidak. Usaha kita pasti ke situ gak mungkin kita membiarkan alam hancur jadi kita niatnya untuk perbaikan," kata Dadang.

Dadang pun mengingatkan para pengusaha memperhatikan izin bangunan. Jika tidak, dia akan menyegel bangunan tersebut seperti yang pernah dilakukan bersama Deddy Mizwar saat mendapati perusahaan tanpa izin di kawasan Punclut.

"Waktu itu ada yang disegel juga kan PT DAM di Punclut. Saya dan Deddy Mizwar masuk. Dia membangun dan mulai memasarkan tapi belum punya izin. Berhenti dia," tandas Dadang.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Junior Manager Bisnis KPH Bandung Utara Nanang Hemli siap bersikap terbuka, jika ditemukan bukti kerusakan lingkungan akibat keberadaan tempat wisata di lahan milik Perhutani.

"Kalau saya rasa tidak ada, ya. Kalau ada data-data seperti itu mari kita buktikan di lapangan saja. Karena tutupan lahan yang ada di Bandung Utara ini paling bagus. Nah itu pun kalau ada bencana itu karena alam, entah itu karena gempa atau angin kencang," kata dia.

Dia pun menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yaitu dengan tidak mendirikan bangunan bersifat permanen. Lagi pula, kata dia, Perhutani selalu bersinergi dengan pemda dan melakukan audit bertaraf internasional setiap tahunnya.

(ern/ern)