Anton Charliyan Siap Gabung di Majelis Pertimbangan Gubernur Jabar

Bandung - Cawagub Jabar Anton Charliyan mengaku siap menjadi bagian dari majelis pertimbangan gubernur yang dibentuk Ridwan Kamil.

"Saya kira itu suatu kebijakan yang bagus, bahwa setelah Pilkada ini kita harus sama-sama konsentrasi membangun Jabar," kata Anton saat dihubungi via telepon genggam, Rabu (25/7/2018).

Meski tidak terpilih di Pilgub Jabar, ia akan mendukung penuh pemerintahan mendatang. Ia menghormati kehendak masyarakat Jabar yang memilih pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul ulum.

"Apapun itu pilihan rakyat kita dukung dengan penuh dengan segala keikhlasan. Jangan setengah-setengah. Hormati suara demokrasi ini," ungkap dia.

Ia mengaku siap menjadi bagian dari majelis pertimbangan gubernur. "Kalau saya untuk pembangunan Jabar, Indonesia sangat siap," tegas mantan Kapolda Jabar ini.
Ia juga akan merasa bersyukur bila program yang dirancangnya bersama Tb Hasanuddin bisa diterapkan di Jabar. Sebab, sambung dia, program tersebut tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Jabar.

"Tujuan kita kan semua untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi yang jadi jarumnya (komandonya) Ridwan Kamil. Kita ikut untuk bisa sumbangsih. Syukur-syukur (program) Hasanah bisa dipakai juga," ujar Anton.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum akan membentuk majelis pertimbangan gubernur. Tim ini bertugas untuk memberi masukan kepada pemerintah dan akan mendapat bayaran.
Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil menjelaskan, majelis pertimbangan gubernur nantinya diisi oleh para kandidat di Pilgub Jabar dan mantan Gubernur Jabar. Tugasnya, kata dia, untuk memberi masukan dan pertimbangan kepada gubernur dalam mengambil kebijakan.

"Itu adalah cara kami untuk merangkul semua yang mencintai Jabar, gagasannya juga bagus-bagus," kata pria yang akrab disapa Emil.

Namun beda sikap dengan pasangannya Tb Hasanuddin. Tb menyatakan tak akan bergabung dengan majelis pertimbangan gubernur tersebut. Ia mempertanyakan landasan aturan atau undang-undangan mengenai pembentukan majelis tersebut.
(mud/ern)