.webp)
Karena menurut Hasanudin, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membantu membangun daerah tanpa perlu bergabung di dalam lembaga bentukan gubernur terpilih tersebut. Selain itu, ia mempertanyakan landasan undang-undang pembentukan majelis pertimbangan gubernur tersebut.
"Saya menaruh apresiasi terhadap rencana Pak Ridwan Kamil membentuk majelis pertimbangan gubernur. Tapi harus dipelajari dulu, apakah ide itu sesuai dengan aturan perundang-undangan? Apalagi dengan menggunakan kata majelis," kata Hasanudi, dalam rilis yang diterima, Rabu (25/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlepas dari itu, dia menegaskan, akan mendukung berbagai program dari gubernur terpilih selama program yang dijalankan bermanfaat untuk rakyat Jabar. Tapi juga akan bersikap kritis bila program yang ada tidak berdampak positif terhadap pembangunan Jawa Barat.
"Tentu cara saya mengkritisnya harus dilengkapi dengan data dan fakta di lapangan. Sikap ini akan saya lakukan, dan tidak perlu saya 'dicancang' dengan nama majelis. Apalagi sebagai ketua partai rasanya tidak mungkin. Kami PDI Perjuangan punya perwakilan juga di DPRD Jabar," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum akan membentuk majelis pertimbangan gubernur. Tim ini bertugas untuk memberi masukan kepada pemerintah dan akan mendapat bayaran.
Gubernur Jabar terpilih Ridwan Kamil menjelaskan, majelis pertimbangan gubernur nantinya diisi oleh para kandidat di Pilgub Jabar dan mantan Gubernur Jabar. Tugasnya, kata dia, untuk memberi masukan dan pertimbangan kepada gubernur dalam mengambil kebijakan.
"Itu adalah cara kami untuk merangkul semua yang mencintai Jabar, gagasannya juga bagus-bagus," kata pria yang akrab disapa Emil.
Tonton juga video: 'Berantas Korupsi Jabar Ala Ridwan-UU'
(mso/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
