DetikNews
Kamis 19 Juli 2018, 19:57 WIB

Bonus Disunat, Atlet Paralympic Jabar Ngadu ke Kejati

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Bonus Disunat, Atlet Paralympic Jabar Ngadu ke Kejati Foto: Istimewa
Bandung - Sejumlah atlet Paralympic Jawa Barat merasa kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Atlet menuding Pemprov Jabar menyunat anggaran bonus para atlet saat usai meraih medali emas dalam kejuaraan pekan paralympic nasional (Peparnas) tahun 2016.

Mereka melaporkan kasus dugaan pemotongan bonus tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada Kamis (19/7/2018). Laporan tersebut diterima oleh Kasipenkum Kejati Jabar Raymond Ali.

Dalam laporannya, para atlet mengaku Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat itu menjanjikan bonus bagi peraih medali emas uang tunai Rp 275 juta per atlet. Namun uang yang diterima atlet tak sesuai dengan yang didapat. Mereka justru hanya mendapat uang berkisar Rp 211 sampai Rp 230 juta.

Salah satunya dialami Ganjar Djatnika (36). Atlet sprinter 100 meter tersebut meraih merali emas di kejuaraan PON 2016. Namun iamengungkapkan hanya mendapat Rp 211 juta dari uang yang dijanjikan sebesar Rp 275 juta.

"Saya cek rekening, saya dapat hanya Rp 211 juta. Sisanya kemana, saya tidak tahu," ujar Ganjar berdasarkan rilis yang diterima detikcom.

Menurut Ganjar, sesuai dengan UU No 8 tahun 2016 Tentang perlindungan Kaum Disabilitas, pasal 142, disebutkan untuk bonus yang diterima atlet disabilitas tidak ada pengurangan dari bonus yang diterimanya. Kalau pun mau dikurangi harus dilaporkan dan seizin Pengadilan.

Oleh karenanya ganjar dan lima rekannya mengadukan kasus tersebut ke Kejati Jabar. Ia ingin pemerintah transparan untuk masalah keuangan.

"Saya hanya ingin pemerintah transparan, tidak memotong bonus atlet begitu saja tanpa penjelasan," katanya.

Sementara itu Andri Perkasa Kantaprawira, pendamping advokasi para atlet dari Gerakan Pilihan Sunda mengatakan dana yang diterima tidak sesuai dengan dijanjikan. Dari bonus Rp 275 juta per medali yang dijanjikan, yang diterima para atlet ini berkisar antara Rp 217 juta hingga Rp 230 juta setelah dipotong pajak.

Menurut Andri, para atlet mempertanyakan janji yang diucapkan Aher. Karena bonus yang mereka terima tidak sesuai dengan janjinya. "Kami ingin tahu hilangnya dimana? apakah angkanya direvisi atau kemana, ini yang tidak jelas," kata Andri.

Di samping itu, enam atlet paralimpic ini juga tengah menjalani sidang ke-4 kasus di blacklistnya mereka dari berbagai event olah raga nasional dan internasional. Mereka di blacklist oleh National Paralimpic Committe Indonesia (NPCI). Menurutnya, alasan di-blacklist tersebut dikarenakan para atlet ini tidak memberikan setoran 25 persen dari nilai bonus yang didapat.

"Kami tidak menyetor, karena tidak ada aturan yang jelas yang mewajibkan kami melakukan setoran ke NPC. Kami juga menyangsikan apakah setoran itu untuk organisasi atau untuk kepentingan pengurus secara pribadi," kata Ganjar.

Dihubungi terpisah, Kasipenkum Kejati Jabar Raymond Ali membenarkan pihaknya sudah bertemu dengan para atlet tersebut. Namun, ucapnya, para atlet belum secara resmi mengadu atau melaporkan kasus tersebut.

"Belum. Mereka tadi datang cuma kasih data-data saja ke saya. Saya sampaikan untuk laporan atau pengaduan masih ada yang kurang," kata Raymond saat dihubungi.

Raymond tak merinci data apa serta kekurangan apa terkait kasus tersebut. Namun, dia menyatakan akan menindaklanjuti apabila memang laporannya sudah sesuai.

"Kita akan tindak lanjuti. Saya sampaikan ke pimpinan terlebih dahulu. Nanti baru kita menunjuk jaksanya siapa yang mau telaah, karena harus ditelaah dulu," katanya.
(dir/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed