Tiga Jurus Pemprov Jabar Tutup Celah Praktik Korupsi

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mencegah terjadinya praktik korupsi dalam roda pemerintahan Ada tiga langkah strategis Pemprov Jabar untuk mencegah praktik haram tersebut.

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengungkapkan langkah pertama yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan. Mulai dari perbaikan SKPD, sistem akuntasi keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.

Indikator keberhasilan dari cara tersebut adalah ketika pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Mengingat Pemprov Jabar telah meraih sebanyak tujuh kali opini WTP secara beruntun.

Langkah kedua, lanjut Iwa, menjalankan program dan pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bila mengacu pada RPJMD, dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Apabila semua program mengacu pada RPJMD, nantinya akan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," ujar Iwa, saat menjadi pembicara dalam National Anti Fraud Conference di Trans Luxury Hotel, Bandung, Kamis (19/7/2018).

Kemudian terkahir, kata Iwa, adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baik. Hal ini berhubungan erat dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang memerlukan pendanaan besar.

Sementara APBD yang dimiliki Pemprov Jabar terbatas sehingga perlu didukung dengan adanya investasi. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur bisa tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

"Infrastruktur terjadi karena kapitalisasi ekonomi. APBN dan APBD kami terbatas jadi pendekatan kami bisnis. Kuncinya adalah trust (percaya)," tutur dia

Menurutnya cara membangun kepercayaan di kalangan investor, maka tata kelola pelayanan publik harus diperbaiki, terutama dalam hal perizinan investasi. (mso/mud)