Usut Korupsi APBDes, Polisi Geledah Kantor Desa di Karawang

Karawang - Tim Unit Tipikor Satreskrim Polres Karawang menggeruduk Kantor Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis siang (12/7/2018). Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan alat bukti baru dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Desa (APBDes) Sekarwangi tahun 2016 dan 2017.

"Kami menyita satu bundel dokumen sebagai alat bukti," kata Kasatreskrim Polres Karawang AKP Maradona Armin Mappaseng, kepada wartawan di Kantor Desa Sekarwangi (Kamis, 12/7/2018).

Dokumen yang disita, kata Maradona adalah sejumlah proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). "Dokumen-dokumen itu untuk menguatkan bukti dalam proses penyidikan," kata Maradona.

Dia bercerita, sejumlah oknum aparat Desa Sekarwangi dan beberapa pihak lain diduga menggelapkan dana pembangunan gedung Pendidikan Anak Usaha Dini (PAUD) dan ratusan meter gorong-gorong. Oknum aparat Desa itu juga diduga tidak menyalurkan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di dua tahun anggaran.

"Di lapangan tidak pernah ada pembangunan PAUD sampai hari ini," ujar Maradona.

Dugaan korupsi juga terjadi dalam pembangunan gorong-gorong di desa Sekarwangi. Maradona bercerita, penyidik menemukan fakta jika proyek pembuatan gorong - gorong senilai Rp. 458 juta di Desa Sekarwangi belum juga rampung. Padahal, tahun berjalan sudah selesai.

"Yang belum dikerjakan sepanjang 350 meter, padahal tahun berjalan (2017) sudah selesai," ucap Maradona.

Sedangkan untuk kerugian negara, kata dia, masih dalam tahap perhitungan. Hanya saja, berdasarkan penyidikan investigatif kerugian negara mencapai Rp 94 juta.

Sementara untuk dugaan korupsi pembangunan gedung Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 80 juta dan penyaluran BUMDesa Rp 12 juta, pihaknya belum bisa menyebutkan.

Polisi geledah salah satu ruang di kantor Desa Sekarwangi Karawang. (Foto: Luthfiana Awaluddin/detikcom)

"Masih dalam proses penyidikan investigatif," Maradona menambahkan.

Sekitar dua bulan lalu, katanya, pihaknya melakukan pengecekan bangunan yang belum rampung tersebut. Namun, hingga kini belum terdapat progres pembangunan kembali.

Maradona menyebut, pihaknya menyelidiki kasus dugaan korupsi APBDes tersebut sejak akhir 2017. Sampai status naik menjadi penyidikan pada Mei 2018, polisi sudah memeriksa sejumlah saksi. "Ada sekitar 15 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk kades. Semuanya masih berstatus saksi," tutur Maradona.

Sementara itu, Sekretaris Desa Sekarwangi Ato Priyanto mengaku tidak tahu persis penyebab hingga kini pembangunan-pembangunan tersebut belum rampung. "Saya kurang tahu persis, silakan ke kades," katanya. (bbn/bbn)