61 Pelanggaran Pilkada di Garut, di Antaranya Politik Uang

Garut - Puluhan pelanggaran pemilu ditemukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam gelaran Pilbup Garut 2018. Beberapa diantaranya adalah kasus pidana yakni dugaan ASN ikut kampanye dan dugaan politik uang.

"Sampai saat ini ada 61 jenis pelanggaran pilkada yang kami tangani," ujar Ketua Panwaslu Garut Asep Burhanudin kepada wartawan di kantornya, Jalan Raya Samarang, Tarogong Kaler, Kamis (17/05/18).

Asep mengatakan pelanggaran didominasi kasus administrasi seperti pemasangan alat peraga kampanye di luar aturan hingga kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan. "Pelanggaran administrasi totalnya 58 kasus," katanya.

Selain puluhan kasus pelanggaran administrasi, sambung Asep, ditemukan juga beberapa kasus pidana yaitu kasus sengketa dokumen paslon Agus Supriadi-Imas Aan yang tak lolos, kasus dugaan ASN ikut kampanye hingga kasus dugaan politik uang yang diduga dilakukan timses paslon nomor urut 1 Rudy Gunawan-Helmi Budiman.

"Untuk yang dua kasus (pidana), setelah dilakukan kajian tidak memenuhi unsur. Yang memenuhi unsur pidana itu kasus yang money politics, makannya sekarang kasusnya maju terus ke kejaksaan," ungkap Asep.

Kasus-kasus pelanggaran tersebut saat ini telah dan sedang ditangani oleh Panwaslu Garut. Asep menambahkan, potensi terjadinya pelanggaran masih akan terus terjadi. Untuk itu pihaknya gencar melakukan tindakan preventif dan tindakan penindakan.

"Kita maksimalkan peran pencegahan. Penindakan itu alternatif akhir," pungkasnya.

(avi/avi)