Sultan Kasepuhan Cirebon yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Silahturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mengatakan aksi terorisme yang terjadi di Surabaya merupakan tindakan yang tidak manusiawi.
"Kami mengutuk aksi tersebut. Terorisme dan anarkisme merupakan prilaku yang menyimpang dan perlu ditindak tegas," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (14/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Serangan Bom di Surabaya, Jabar Siaga 1 |
Arief menjelaskan aksi terorisme bukanlah ajaran agama. Tetapi, lanjut dia, terorisme merupakan ajaran kebencian yang diselimuti rasa permusuhan dan adu domba untuk memecah belah bangsa.
"Indonesia itu negara yang berketuhanan, beragama, dan berbudaya. Aksi ini tentu bertolak belakang dengan ajaran agama, bertolak belakang dengan adat dan budaya yang ada di Indonesia," kata Arief.
Dia mengimbau agar keluarga besar keraton se-nusantara untuk mencegah adanya aksi terorisme. Tak hanya itu, aparat negara diminta untuk tindak tegas para pelaku terorisme.
"Kepolisian dan TNI untuk tidak segan menindak semua yang menganggu keamanan. Kedamaian dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta. Elit politik, kelompok apapun agar tidak mengorbankan bangsa dan negara demi kepentingannya. Mari jaga persatuan dan kesatuan Indonesia," katanya
FSKN Dorong Revisi UU Terorisme
Ketua Umum FSKN Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat mendorong agar pemerintah segera menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU) Terorisme. TNI dan aparat lainnya, menurut Arief, harus dilibatkan menyelesaikan dan memberantas terorisme di Indonesia.
"Penyelesaian revisi UU terorisme yang melibatkan TNI dan unsur lainnya harus diselesaikan. Tapi, Polri tetap sebagai penjuru dalam proses penindakan dan penyidikan awal. TNI sebagai unsur pendukung, sehingga penanganannya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, HAM, dan politik," kata Arief.
Selain itu, dia menyoroti soal revisi UU Keamanan Nasional dan Intelijen. Menurut Arief, Badan Intelijen Negara (BIN) harus diperkuat.
"Fungsi BIN harus diperkuat, bisa dikembalikan seperti dulu. Dan, Polri sudah seharusnya membuka pendidikan tentang keamanan negara bagi anggota dan masyarakat. Kami juga imbau semua keraton untuk membantu Polri untuk menangani ini," kata Arief. (bbn/bbn)











































