Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengatakan dari informasi terkini sejumlah organisasi angkot dan taksi memastikan tidak akan melakukan aksi mogok massal di Kota Bandung.
"Informasi dari Kadishub Kota Bandung dan Provinsi Jabar, semua angkot dan layanan transportasi massal atau umum Kota Bandung tetap berjalan seperti biasa," ujar Solihin melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Senin (7/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Plt Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas) Budi Kurnia menegaskan pihaknya bersama sejumlah organisasi angkot dan taksi di Kota Bandung bersepakat tidak akan melakukan aksi mogok massal.
"Kemungkinan itu dari WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) saja. Tapi kita dari Kopamas dan teman-teman dari Kobanter, Kobutri, Taksi Rina Rini, AA Takasi dan Taksi Kota Kembang sepakat tidak ada aksi," ujarnya saat dikonfirmasi detikcom melalui sambungan telepon.
Secara pribadi, kata Budi, ia menilai aksi mogok massal bukan sebuah solusi dan malah membuat blunder yang merugikan. Sebab aksi seperti itu malah dianggap membuang waktu, tenaga dan juga biaya.
Ia menyadari aksi mogok massal tidak akan banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan provinsi. Hal itu dikarenakan kebijakan Permenhub No 108 tahun 2017 adalah kewenangan pemerintah pusat.
"Menurut saya ya percuma saja. Karena Pemkot atau Pemprov itu bukan decision maker terkait online ini," katanya.
Budi memastikan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran bagi anggota Kopamas yang berjumlah 1.063 orang di empat trayek angkot agar tidak mengikuti aksi mogok massal tersebut.
"Internal Kopamas sudah menyebarkan edaran ini agar tidak ada aksi unjuk rasa. Kalau pun nanti ada provokasi di jalan, lebih baik menghindar saja. Dan tadi kepolisian juga sudah menjamin untuk backup keamanan anggota kita di lapangan terutama di daerah rawan dan perbatasan," tandas Budi. (avi/avi)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini