Bayar di Mesin Parkir Diklaim Lebih Murah dari Manual

Tri Ispranoto - detikNews
Jumat, 04 Mei 2018 15:30 WIB
Foto: Tri Ispranoto
Bandung - Dishub Kota Bandung kini mulai melakukan penegakan dengan membuat zona parkir non tunai di sepanjang Jalan Braga Panjang dan Braga Pendek pada Jumat (4/5/2018) hingga Kamis 10 Mei nanti.

Sekdishub Kota Bandung Anton Sunarwibowo mengatakan saat ini di Jalan Braga Pendek terdapat empat mesin parkir dan di Braga Panjang delapan. Semua mesin dipastikan berfungsi normal dan siap menerima pembayaran parkir warga melalui uang elektronik.

"Jadi di zona ini juru parkir (jukir) tidak boleh lagi menerima uang tunai. Termasuk, warga juga tidak bisa lagi menggunakan uang tunai tapi harus menggunakan uang elektronik," ujar Anton pada detikcom, Jumat (4/5/2018).

Nantinya setiap warga yang akan parkir akan ditanya oleh petugas apakah memiliki kartu uang elektronik atau tidak. Jika tidak memiliki maka warga harus membelinya di booth khusus atau pindah ke lokasi parkir lain.


Evaluasi hari pertama, Anton menyebut sebagian besar warga yang menggunakan mobil mau mengikuti aturan. Bahkan mereka yang belum memiliki uang elektronik bersedia untuk beli di booth khusus. Sementara warga yang menggunakan motor masih ada yang keberatan dan memilih pindah parkir.

Selama ini, kata Anton, mereka yang parkir mobil adalah karyawan di sekitar Jalan Braga. Beberapa di antara mereka memilih untuk membayar tunai ke jukir karena dianggap lebih murah.

"Mereka pikir bayar di mesin parkir Rp 3 ribu perjam, kalau sembilan jam Rp 27 ribu. Jadi mereka pilih bayar tunai Rp 20 ribu ke jukir. Tapi setelah diberi pemahaman mereka mau karena lebih murah. Soalnya Rp 3 ribu jam pertama, selanjutnya Rp 2 ribu. Jadi total sembilan jam Rp 19 ribu, lebih murah," katanya.

Anton mengatakan penegakan zona ini juga dimaksudkan untuk melatih kejujuran dari jukir dan warga dalam membayar parkir. Sebab selama ini target pendapatan Kota Bandung dari segi parkir masih jauh di bawah target.

Selain itu upaya penegakan juga dilakukan untuk mendongkrak pendapatan para jukir. Sebab mereka harus memenuhi target Rp 2,6 juta perbulan untuk mendapatkan honor penuh sebesar Rp 1,7 juta perbulan.

"Dan ini akan menjadi bahan evaluasi kita untuk menerapkan zona non tunai selanjutnya," ujar Anton.

(ern/ern)