.webp)
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar M Sidarta mengatakan aksi kali ini membawa isu daerah dan nasional untuk disuarakan. Untuk isu daerah buruh meminta agar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera menetapkan Upah Minimun Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Sampai sekarang UMSK masih di meja gubernur belum diselesaikan, ini begitu lambat. Kami meminta segera ada peraturan yang menjadi pedoman agar tidak membuat ribut di daerah," ujar Sidarta usai berorasi, Selasa (1/5/2018).
 Foto: Tri Ispranoto |
Selain itu pihaknya juga menuntut pemerintah bertindak tegas karena masih banyak pengusaha yang mempekerjakan buruh lebih dari 40 jam pe rminggu. Bahkan mereka belum menerima upah sesuai UMK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah sejak awal mengingatkan mengenai TKA ini. Sekarang banyak TKA yang bekerja di sektor infrastruktur bahkan buruh kasar. Padahal dalam UU 13 itu TKA hanya diperbolehkan untuk jabatan tertentu," ujarnya.
 Foto: Tri Ispranoto |
Terakhir, kata Sidarta, pihaknya meminta agar pemerintah mencabut PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Menurutnya PP tersebut dianggap lebih pro pada upah murah dan mengeksploitasi buruh.
"Kita juga menuntut pemerintah menurunkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Karena kenaikan upah sangat lambat sementara harga-harga terus melambung," katanya.
Pantauan detikcom massa yang mulai berdatangan mulai pukul 11.00 WIB itu melakukan aksi demo tepat di depan pagar Gedung Sate. Sejak kedatangan massa, polisi menutup Jalan Diponegoro yang berada tepat di depan lokasi demo.
Dalam aksinya massa membawa sejumlah spanduk berisikan sejumlah tuntutan. Satu persatu perwakilan buruh naik ke mobil komando untuk berorasi menyuarakan apa yang menjadi tuntutan pada Hari Buruh kali ini.
Hingga pukul 12.30 WIB massa masih bertahan dan berorasi di lokasi. Bahkan sejumlah elemen buruh dan mahasiswa terus berdatangan untuk ikut melakukan aksi di depan Gedung Sate. (avi/avi)
