"Saya merasa aneh ada statemen dari Pak Kadis (Didi) kenapa harus menunggu Pilkada. Ada apa? Ini yang menambah kecurigaan, apa hubungannya mesin parkir dengan Pilkada?," ujar Aan saat berbincang dengan detikcom, Selasa (24/4/2018).
"Sudah tahu ada masalah karena pendapatan bukan meningkat malah menurun. Lalu kita Komisi B mempertanyakan, malah jawabannya tunggu Pilkada. Ini jadi masalah," lanjut Aan.
Menurut Aan jika Didi menilai polemik mesin parkir berbau politis hal itu sudah melenceng. "Kalau bilang politis, berarti dia (Didi) seorang politisi. Apakah ada kepentingan mendukung salah satu kandidat Pilkada? Kami malah berpikir begitu. Sudah seharusnya seorang PNS tidak berpolitik. Saya malah jadi curiga apakah dia Timses salah satu calon," katanya.
Menurut Aan sebenarnya keberadaan mesin parkir adalah sebuah program yang baik untuk mengubah kebiasaan warga dari semula berprilaku konvensional kini mengikuti perkembangan teknologi.
Hanya saja, kata Aan, secara teknis masih ada kelemahannya terutama dalam hal sosialisasi. Sehingga banyak warga yang tidak menggunakan mesin parkir dan masih membayar konvensional.
"Sosialisasi jangan sampai satu kali, tapi ada tahapannya. Pertama kita kenalkan, kedua buat warga ingin lebih mengenal dan ketiga action biar warga mau membayar di mesin parkir. Jadi jangan hanya memperkenalkan saja," ucapnya.
Aan menegaskan untuk mengupas segala polemik mesin parkir rencananya pada Rabu 25 April besok Komisi B DPRD Kota Bandung akan memanggil Kadishub Kota Bandung Didi Ruswandi beserta jajarannya yang mengurusi perparkiran. (avi/avi)
