Kepada wartawan Didi memastikan semua mesin parkir sudah berjalan dan tidak mati. Kalau pun mesin terlihat mati, Didi menyebut hal itu karena dipasang pada posisi sleep mode.
Menurut Didi permasalahan mesin parkir ada pada kesadaran warga. Sebab saat ini warga masih banyak yang tidak mau memakai mesin parkir padahal sudah tersedia di mana-mana.
"Permasalahannya kan masyarakat tidak mau bayar. Masyarakat enggak mau pakai mesin parkir. Logikanya kalau parkir ada mesin parkir, di situ bayar. Kalau masyarakatnya partisipatif, ya sudah selesai sebenarnya (masalah)," ujar Didi melalui sambungan telepon, Kamis (19/4/2018).
Didi menyadari kebanyakan mesin parkir tidak dijaga oleh Juru Parkir (Jukir). Namun hal itu seharusnya tidak menjadi alasan lantaran tugas seorang Jukir hanya mengarahkan.
"Sebenarnya tanpa Jukir, di situ (mesin parkir) ada petunjuknya. Jadi tanpa ada Jukir, masyarakat tinggal bayar sendiri. Di Indonesia hungkul yang ada juru parkirnya buat ngarahin," ucapnya.
Seharusnya, kata Didi, warga bisa lebih partisipatif untuk menggunakan mesin parkir. Terlebih pemerintah telah memberikan keleluasaan agar kendaraan bisa parkir di pinggir jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan.
"Mestinya ini disadari. Kita ambil hak lalu lintas dengan parkir. Maka kompensasinya adalah retribusi. Jadi yang kita tunggu adalah partisipasinya masyarakat mau bayar mandiri. Makin jujur mau bayar, maka makin cepat proses ini berhasil," katanya.
Meski begitu Didi memastikan pihaknya tetap melakukan sosialisasi terkait keberadaan dan penggunaan mesin parkir. Selain itu pihaknya telah melakukan mutasi terhadap bawahannya yang dinilai kinerjanya kurang baik.
"Kemarin juga kita lakukan mutasi yang kinerjanya kurang bagus. Mutasi kepala sektornya, kita alihkan dalam upaya perbaikan juga," katanya. (avi/avi)
