Ujian Kesetaraan di Bandung Barat Terkendala Komputer

Bandung Barat - Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) 2018 segera digelar di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan jadwal, UNPK Paket A berlangsung 14 Juni, Paket B dilaksanakan 11-13 Mei, dan Paket C pada 27-29 April.

Tempat ujian dibagi dua rayon yaitu di Lembang dan Parangpong. Hingga kini calon peserta yang terdaftar mengikuti ujian kesetaraan berjumlah 2.009 orang dari 31 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

"Jumlah calon peserta Paket A 74 orang, Paket B 684 orang, dan Paket C 1.251 orang yang terdaftar di Disdik," tutur Koordinator Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal (PAUDI) Disdik Kabupaten Bandung Syamsul Arifin via telepon, Kamis (19/4/2018).

Ia menjelaskan mata pelajaran yang diujikan berbeda untuk masing-masing paket. Paket A terdiri Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN, Paket B Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKN, Paket C Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Sosiologi, PKN, dan Ekonomi.

Kali ini, tidak ada standar nilai secara nasional. Penentuan kelulusan peserta ditentukan oleh PKBM yang berasal dari nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Peserta Paket A mengikuti Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP), sedangkan peserta Paket B dan C mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurut Syamsul, ketersediaan perangkat komputer masih menjadi kendala dalam pelaksanaan UNPK Paket B dan C .

"Kendala yang krusial atau signifikan yang tidak bisa dibantah adalah sarana penunjang utama, yakni komputer. PKBM tidak punya sarana selengkap formal. PKBM bersifat pembelajaran orang dewasa yang berorientasi ke hari esok, tidak seperti formal yang berorientasi lebih ke depan," tutur Syamsul.

Syamsul berharap Disdik Kabupaten Bandung Barat lebih memperhatikan PKBM dan menyediakan sarana maupun prasarana agar UNPK bisa maksimal pelaksanaannya. "Jangan terus yang diperhatikan sekolah formal, sedangkan yang dipakai dasar untuk keberhasilan suatu Pemda adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan RLS (Rata-Rata Lama Sekolah). Dan yang lebih utama lagi Disdik agar mengalokasikan anggaran operasional pelaksanaan UNPK sesuai kebutuhan di lapangan," ujar Syamsul.

Persoalan ketersediaan komputer dalam pelaksanaan UNPK ditanggapi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Disdik Kabupaten Bandung Barat Ayi Sudrajat. "Memang ketersediaan komputer itu jadi kendala untuk ujian kesetaraan. Sekarang pun masih menumpang ke sekolah formal yang punya komputer. Kalau ada kerusakan harus mengeluarkan biaya lagi," ujarnya via telepon.

Dia berjanji pelaksanaan UNPK tahun mendatang untuk Paket C dapat terlaksana maksimal. "Ketersediaan komputer sudah diajukan. Tapi, anggarannya tahun ini memang minim. Mungkin tahun 2019 akan dianggarkan," kata Ayi. (bbn/bbn)