Pengusaha di Jabar Komitmen Tolak Praktik Korupsi

Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jabar membentuk Komite Advokasi Antikorupsi. Langkah ini merupakan komitmen untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan pengusaha.

Penandatanganan kerja sama pendampingan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi oleh KPK ini berlangsung di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (18/4/2018). Hadir unsur pimpinan KPK, Kadin Jabar dan Pemprov Jabar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan komite ini merupakan komitmen bersama tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun. Misalnya dalam upaya memenangkan tender proyek pemerintah.

"Kita ingin pengusaha jangan mau dimintai oleh siapapun misalnya calon kepala daerah dengan imbalan janji-janji. Sebaliknya juga jangan mencoba memberikan sesuatu dengan harapan dapat tender dan lainnya," tutur Basaria.

Baca juga: Jawa Barat Provinsi Terbanyak yang Kepala Daerahnya Dicokok KPK

Ia menegaskan pengusaha tidak perlu takut melaporkan pihak-pihak yang mempersulit perizinan mau pun meminta bantuan dengan imbalan janji tender proyek di pemerintah. KPK akan melindungi penuh pengusaha tersebut.

Perlindungan lembaga antirasuah ini diwujudkan melalui Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang baru saja terbentuk. KPK memastikan akan menindaklanjuti pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan korupsi.

"Ini yang kita mau pelaku usaha dibentuk dalam bentuk komite. Ada kesepakatan antar mereka untuk tidak mau memberikan (gratifikasi), otomatis baik diteruskan," ujar Basaria.

Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal mengapresiasi kolaborasi dunia usaha bersama KPK dan pemerintah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Saat ini banyak peristiwa korupsi ini dilakukan oleh pengusaha juga swasta juga. Tentunya ke depan harus diantisipasi. Adanya kolaborasi ini, kita pencerahan dan advokasi kepada pengusaha dalam melakukan usahanya harus on the track," kata Agung.

Baca juga: KPK Wanti-wanti Pengusaha di Jabar Soal Gratifikasi Proyek

Menurut dia, tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor yang menghambat perekonomian nasional. Sehingga, sambung Agung, pengusaha harus proaktif melaporkan bila menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Ia menyebut pesan ini nantinya akan disampaikan ke tingkat kabupaten dan kota di Jabar. Agung mengharapkan komitmen tersebut dapat menekan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Jabar maupun nasional.

"Tentunya dengan adanya komite advokasi ini mudah-mudahan menekan tingkat tipikor (tindak pidana korupsi) di Jabar. Sekarang kita harus proaktif kalau misalkan ada pengusaha yang di dalam perjalanannya melakukan tipikor, kita laporkan," tutur Agung. (bbn/bbn)