Sudrajat: Pemimpin Merakyat Bukan Blusukan dan Banyak Selfi

Bandung - Calon Gubernur Jabar Sudrajat menjadi salah satu calon yang menghadiri acara Muzakarah Politik 'Kepemimpinan Keidonesia, Kecendikiaan dan Kerakyatan' yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jabar di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Selasa (10/4/2018).

Saat memaparkan sejumlah programnya di Pilgub Jabar 2018 bersama sang wakil Ahmad Syaikhu, Sudrajat sempat curhat mengenai anggapan sebagian orang yang melihatnya kurang dekat dengan rakyat.

"Ada yang tanya Pak Sudrajat kenapa kurang merakyat? Bagi saya pemimpin yang merakyat bukan yang sering blusukan atau selfi sama tiap orang. Merakyat itu berpikir, bertindak untuk rakyat," ujarnya saat pemaparan.

Menurut calon nomor urut tiga ini masalah kepemimpinan di Jabar secara filosifis sudah terselesaikan. Namun secara praktik, hal itu masih menjadi pertanyaan dan perlu untuk terus diperbaiki dari masa ke masa.

Sehingga, kata Sudrajat, yang dibutuhkan saat ini adalah masalah keadilan dalam segala aspek terutama dalam hal kesejahteraan. Salah satunya dengan cara pemerataan lahan pekerjaan bagi seluruh warga Jabar.

"Jadi pemimpin harus berani berubah dan tidak populer," katanya.

Bank Tanah

Dalam pemaparannya Sudrajat juga 'menjual' program Bank Tanah yang akan digulirkan jika menang di Pilgub Jabar. Program tersebut diklaim mampu melindungi warga miskin agar tidak sembarangan menjual tanahnya jika dalam keadaan terdesak.

"Pemerintah akan buat Bank Tanah dengan menyisihkan anggaran negara untuk membeli tanah rakyat yang dijual untuk kebutuhan mendesak. Itu akan diorganisir secara administratif dan menjadi tanah Pemda," ujarnya.

Nantinya tanah tersebut bisa dikembalikan pada warga dengan cara dibeli kembali atau dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga dan infrastruktur daerah yang membutuhkan.

Menurut purnawirawan jenderal TNI ini, cara tersebut akan menjadi solusi agar hak kepemilikan tanah tidak berpindah tangan pada para penguasa tanah atau perusahaan besar. "Jangan sampai rakyat tidak berdaulat karena tanah dikuasai pengembang atau manipulator tanah. Di mana akhirnya tanah tidak bisa dikembangkan dan tidak produktif," tandas Sudrajat. (ern/ern)