Cegah Korupsi, Kapolri-Menpan RB Bangun Zona Integritas

Bandung - Polri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meneken kerja sama untuk membangun zona integritas di tubuh Polri. Hal ini juga sekaligus untuk membersihkan praktik korupsi birokrasi di Polri.

Penandatanganan keputusan bersama dilakukan langsung Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menpan RB Asman Abnur di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jabar, Selasa (3/4/2018). Sejumlah pejabat Polri, Polda Jabar dan jajaran Kapolres di Jabar hadir menyaksikan proses penandatanganan tersebut.

"Bagi Polri, ini sesuatu yang penting. Karena kita ketahui perlu memperbaiki institusi organisasi yang kita kenal reformasi, lebih spesifiknya reformasi birokrasi. Karena birokrasi jantung organisasi. Kuncinya di SDM dan birokrat. Makanya perlu juga reformasi di kepolisian," kata Tito dalam sambutannya.

Tito menjelaskan reformasi juga diperlukan guna memenuhi tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Sebab, sambung dia, saat ini Indonesia tengah dihadapi demokrasi kemasyarakatan.

"Oleh karena itu, melakukan perbaikan birokrasi tuntutan di era reformasi birokrasi," ujarnya.

Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Menpan RB Asman Abnur. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)

Dia mendorong agar di setiap Polda membangun zona integritas. Menurut Tito, ada dua cara membangun zona integritas.

"Pertama bottom up. Melakukan perubahan dari bawah semaksimal mungkin untuk bebas korupsi, kemudian budaya melayani publik sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, mekanisme top down, dibantu dari atas untuk menetapkan zonanya. Yang selama ini brengsek, banyak korupsi di pelayanan, diubah, diperbaiki. Perlu dukungan anggaran, dipenuhi," tutur Tito.

Menpan RB Asman Abnur menyebutkan Jabar merupakan wilayah strategis untuk membentuk zona integritas di tubuh Polri.

"Jabar strategis. Makanya kita fokus ke Polres-Polres mudah-mudahan jadi model dan tempat yang ditiru oleh yang lain," katanya.

Menurut Asman, perubahan dari yang lama ke yang baru berasal dari komitmen pimpinannya. Apabila pimpinannya berkomitmen untuk berubah, dia meyakini ke bawahnya pun akan berubah.

"Kalau zona integritas ditetapkan, harus komit dengan capaian. Kalau Polresnya mencapai nilai WBK (wilayah bebas korupsi) tunjangan kinerjanya harus lebih besar dari Polres biasa. Lalu kalau mencapai nilai WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani) harus dua kali lipat naiknya," tutur Asman. (bbn/bbn)