Menurutnya tindakan korupsi terjadi tentu ada dua faktor yakni kesempatan dan keinginan yang muncul dari diri masing-masing. Sehingga, sambung dia, perlu ada pengawasan yang ketat agar tidak terjadi tindakan merugikan rakyat tersebut.
"(Korupsi) itu kan uang milik rakyat. Jadi tentu akan merugikan rakyat kalau kepala daerah korupsi," kata TB saat dihubungi detikcom via telepon genggam, Jumat (23/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya membuat sistem yang kuat, perlu juga pengawasan yang ketat dari pihak berwenang. Artinya, pemerintah harus menggandeng Inspektorat, kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggunaan anggaran.
"Harua ada sistem yang mampu mengontrol pergerakan setiap transaksi keuangan dengan baik. Yang paling penting juga penegak hukum harus dilibatkan dari mulai perencanaan," ungkap calon yang diusung PDIP tersebut.
Ia menilai tindakan korupsi tidak hanya terjadi karena adanya kesempatan. Mental dari pemimpin dan perangkat pemerintahan juga harus dibenahi. Hal ini selaras dengan revolusi mental yang selama ini digaungkan Presiden Jokowi.
"Mental memang jadi faktor utama tindakan korupsi ini terjadi. Jadi revolusi mental memang harus dilakukan. Pemimpin yang baik harus bisa menjadi contoh bagi anak buahnya," tutur TB. (avi/avi)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini