DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 15:36 WIB

MUI Jabar Ajak Warga Tidak Golput dan Tolak Politik Uang

Mochamad Solehudin - detikNews
MUI Jabar Ajak Warga Tidak Golput dan Tolak Politik Uang Foto: Mochamad Solehudin
Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar mengeluarkan imbauan sekaligus sikapnya di Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar 2018. Ada lima poin yang menjadi sikap MUI dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Pertama MUI mengajak masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab demi melahirkan pemimpin yang akan mengemban tugas secara amar ma'ruf nahi mungkar.

"Hindari tindakan tidak memilih atau golput karena tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam proses memilih pemimpin yang diwajibkan dalam agama," kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar saat membacakan 5 sikap MUI dalam Pilkada, di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Rabu (21/2/2018).

Kedua, mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, amanah, dan mampu memperjuangkan kepemimpinan umat Islam serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan NKRI.

Ketiga, lanjut Rafani, MUI Jabar menolak dengan tegas praktik politik uang yang dilakukan dalam Pilkada. Karena menurutnya politik uang dapat mencederai demokrasi dan masa depan bangsa.

"Politik uang termasuk kategori riswah yang memberi dan menerima akan masuk neraka," ujar Rafani.

Keempat, pihaknya juga menentang adanya permainan isu SARA sebagai bahan berkampanye. Karena politisasi SARA bisa berpotensi memecah belah masyarakat, umat dan bangsa.

"Bila menggunakan tempat ibadah sebagai sarananya, maka sesuai dengan aturan yang ada janganlah sekali-kali tempat ibadah dijadikan sarana kampanye," kata Rafani.

Terakhir, MUI juga mengajak agar proses demokrasi saat ini menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat. Selain itu dia juga meminta masyarakat dan para calon lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab seperti menghina bisa menumbuhkan kebencian pada pemerintah serta akan merusak tatanan keutuhan masyarakat," tandasnya.
(ern/ern)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed