DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 17:45 WIB

Ridwan Kamil Minta Pjs Wali Kota Lakukan Percepatan Lelang

Mochamad Solehudin - detikNews
Ridwan Kamil Minta Pjs Wali Kota Lakukan Percepatan Lelang Ridwan Kamil bersama Pjs Wali Kota Bandung M Solihin (Foto: Mochamad Solehudin/detikcom)
Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menitipkan berbagai hal kepada Asisten Administrasi Setda Jabar, M Solihin yang ditunjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) wali kota Bandung. Terutama menyangkut percepatan proses lelang sesuai dengan yang telah direncanakan.

"Intinya 2018 itu sudah didesain perencanaan. Tinggal belanja-belanja (saja). Jadi saya titip ke Pak Solihin ini memaksimalkan belanja-belanja lelang dari inovasi-inovasi (yang telah disiapkan)," kata Emil, sapaan Ridwan, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (14/2/2018).

Emil mulai Kamis (15/2) cuti sebagai wali kota Bandung seiring dimulainya masa kampanye Pilgub Jabar. Sesuai dengan aturan seorang kepala daerah yang maju dalam Pilkada harus cuti selama masa kampanye dimulai.

Dia yakin Solihin mampu memimpin Kota Bandung untuk sementara waktu. Apalagi, Emil melanjutkan, sistem pemerintahan di kota berjuluk Paris van Java ini sudah didesain sedemikian rupa tinggal menjalankan apa yang sudah direncanakan.

"Saya tidak titipkan terobosan-terobosan (atau inovasi kepada Pjs). Karena sistem sudah disiapkan. Saya hanya titip lakukan percepatan belanja agar masyarakat bisa merasakan perubahan," ucap Emil.

Pagi tadi sebelum cuti, Emil telah pamit kepada para pegawai pemerintahan di lingkungan Pemkot Bandung. Dia menitipkan sedikit pesan kepada para pegawainya untuk tetap semangat demi Bandung juara.

"Tadi saya pamitan juga di apel pagi, mengingatkan tentang integritas, mengingatkan tentang profesionalisme, menjaga Bandung juara jangan sampai balik kanan. Karena bagaimana pun saya akan balik lagi (selesai kampanye Pilgub)," tutur Emil.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Bandung M Solihin menyatakan siap menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Terutama menjaga netralitas PNS selama Pilkada serentak berlangsung.

"Pasti kita Pjs wali kota hanya melaksanakan tugas terbatas. Yang pasti soal netralitas, menyukseskan Pilkada," ucapnya.

Selain itu, menurut Solihin, sebagai Pjs tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis tanpa seizin Mendagri. "Misalnya kalau ada penempatan jabatan harus seizin Mendagri. Sekarang ada beberapa (posisi jabatan) yang kosong. Lagi open bidding apa sudah dilantik atau belum. Kalau harus pelantikan segera, harus izin," tutur Solihin.
(bbn/bbn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed