NasDem Jabar: Pj Gubernur Harus Netral

Bandung - Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustopa meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan kembali usulan Penjabat (Pj) gubernur Jabar dari perwira tinggi Polri. Ia khawatir muncul pandangan Jabar tidak aman saat Pilkada serentak 2018.

"Jangan sampai muncul asumsi dan spekulasi Pikada Jabar tidak aman sehingga perlu Pj gubernur dari Polri," kata Saan saat ditemui di kantor DPW NasDem Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Senin (29/1/2018).

Menurut dia, persoalan keamanan Pilkada serentak tahun ini lebih baik diserahkan kepada Polda Jabar. Tidak perlu harus menempatkan petinggi Polri untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Jabar pada bulan Juni nanti.

"Soal keamanan kita serahkan kepada Polda Jabar. Ada petugas kepolisian yang akan menjaga kondusifitas di Jabar tanpa harus ada Pj gubernur dari perwira," ujar Saan.

Sekadar diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi Polri menjadi Pj gubernur kepada Presiden Joko Widodo. Tjahjo mengusulkan Ass Ops Irjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dan Kadiv Prompam Irjen Martuni Sormin sebagai Pj Gubernur Sumut.

Saan meminta Mendagri Tjahjo Kumolo mempertimbangkan kembali usulan ke Presiden Joko Widodo soal Pj gubernur dari jenderal polisi. Ia harap Pj gubernur Jabar yang dipilih nanti dapat bersikap netral.

"Pj gubernur harus netral. Jadi kami harap ke Mendagri mempertimbangkan itu kembali," ucapnya.

"Jangan sampai belum dimulai sudah muncul perdebatan, jadi semakin kurang baik. Serahkan saja ke polisi, KPU dan Bawaslu," kata Saan. (bbn/bbn)